100 Hari Kerja, Jokowi Bersih-bersih BUMN Lewat Erick Thohir

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi), lewat tangan 'pembantunya' Menteri BUMN Erick Thohir, getol bersih-bersih perusahaan pelat merah dalam 100 hari kepemimpinannya jilid kedua. Kegiatan bersih-bersih itu diawali dari PT Pertamina (Persero).

Kontroversi bergulir ketika nama Basuki Thahaja Purnama alias Ahok masuk dalam bursa calon pejabat di perusahaan minyak dan gas BUMN tersebut. Penolakan demi penolakan mengalir dari serikat pekerja perusahaan, Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) yang khawatir sikap Ahok membawa kegaduhan.

Presiden FSPPB Arie Gumilar bahkan berkilah kegaduhan yang disebabkan oleh Ahok bisa mempengaruhi bisnis dan layanan Pertamina ke depan.

Namun, Erick bergeming. Ia tetap menunjuk Ahok duduk di kursi Komisaris Utama Pertamina. Ia ingin Ahok menjadi pengawasi internal Pertamina.

Masih lewat tangan Erick, Jokowi juga mengubah struktur organisasi PT Inalum (Persero). Orias Petrus Moedak ditunjuk menjadi Direktur Utama menggantikan Budi Gunadi Sadikin yang hijrah menjadi Wakil Menteri BUMN, sekaligus Wakil Komisaris Utama Pertamina.

Selanjutnya, giliran PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk yang disikat setelah Ari Askhara, eks dirut perseroan melakukan penyelundupan Harley Davidson dan Brompton dalam perjalanan dinas membawa pulang Airbus dari Toulouse, Prancis, ke Indonesia. Ari dipecat bersama empat direksi lainnya.

Langkah pemerintah kali ini terbilang lebih berani dari sebelumnya. Sebab, Garuda Indonesia juga sempat terbukti memoles laporan keuangan dari yang sebelumnya rugi menjadi untung pada 2019. Namun, posisi direksi saat itu terbilang 'aman', mereka hanya dikenakan sanksi administratif berupa pembayaran denda dan revisi laporan keuangan.

Beralih ke BUMN lain, pemerintah menempatkan eks Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Chandra Hamzah duduk di kursi Komut PT BTN (Persero) Tbk. Selain itu, Pahala Mansury yang sebelumnya menjabat sebagai direktur keuangan Pertamina juga digeser ke kursi Direktur Utama BTN.

Lalu, PT PLN (Persero). Kursi dirut perusahaan setrum BUMN ini sempat kosong dan hanya dijabat oleh pelaksana tugas (Plt) Sripeni Inten Cahyani. Namun, kini tidak lagi setelah pemerintah menunjuk Zulkifli Zaini, yang sebelumnya pernah menjadi dirut PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Pemerintah juga mengangkat mantan Wakil Ketua KPK Amien Sunaryadi menjadi Komisaris Utama PLN. Pemerintah berharap kedua tokoh itu bisa merealisasikan rasio elektrifikasi sebesar 100 persen di Indonesia hingga menciptakan tarif listrik yang efisien, baik untuk masyarakat maupun industri.

Selanjutnya, pemerintah juga merombak jajaran direksi PT Aneka Tambang (Persero) Tbk atau Antam. Arie Prabowo Ariotedjo diberhentikan dari jabatannya sebagai dirut dan digantikan oleh Dana Amin.

Pemerintah juga memasukkan nama baru di tubuh komisaris PT PGN (Persero) Tbk atau dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang digelar belum lama ini. Mantan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar diangkat menjadi Komisaris Utama menggantikan IGN Wiratmaja Puja.

[Gambas:Video CNN]

Selain itu, beberapa BUMN lain yang juga dirombak, antara lain Bank Mandiri, PT Pelni (Persero), PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), dan PT Pupuk Indonesia (Persero).

Semua dilakukan Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf dalam 100 hari kerja pertama mereka. Bahkan, tak terbatas dengan mendorong konsolidasi anak, cucu dan cicit usaha.

Managing Director Lembaga Management FEB Universitas Indonesia Toto Pranoto melihat hal ini sebagai upaya pemerintah untuk 'membersihkan BUMN'. Upaya ini dinilainya tepat.

"Pembenahan yang dilakukan pemerintah, khususnya Kementerian BUMN, terutama isu penegakan tata kelola perusahaan dan penempatan pejabat baru yang memiliki kredibilitas patut diapresiasi," ucap Toto kepada CNNIndonesia.com, dikutip Senin (27/1).

Tetapi, pemerintah jangan dulu berpuas diri. Toh, yang dilakukan dalam 100 hari kerja ini belum sepenuhnya membuat BUMN bersih. Menurutnya, masih ada perusahaan pelat merah lain yang perlu dirombak.

Terutama, perusahaan BUMN yang langganan membukukan kerugian, seperti PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. "Saya kira yang perlu segera diperbaiki adalah kelompok BUMN strategis yang sekarang posisinya tidak terlalu sehat, misalnya Krakatau Steel dan beberapa yang lain," terang dia.

Mengutip laporan keuangan Krakatau Steel, perusahaan mencatat rugi bersih sebesar US$182,2 juta pada kuartal III 2019. Angka kerugiannya lebih tinggi 4,03 persen dari posisi kuartal III 2018 sebesar US$175,14 juta.

"Prinsipnya dilihat saja, apakah program transformasi dalam rangka perbaikan atau restrukturisasi BUMN tersebut sudah jalan atau belum," jelasnya.

Selain itu, pemerintah juga perlu melihat kinerja dari PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Holding. Toto bilang manajemen belum memiliki langkah signifikan untuk membuat kinerja perusahaan lebih baik lagi ke depannya.

"Di Holding PTPN, saya belum lihat langkah atau terobosan untuk perbaikan kinerja. Untuk pergantian direksi dilakukan sesuai kebutuhan saja, yang penting pemilihan direksi dilakukan transparan," katanya.

Jika dilihat, kinerja PTPN III Holding sebenarnya masih lebih bagus dibandingkan dengan Krakatau Steel. Perusahaan masih membukukan keuntungan meski tercatat menurun.

PTPN III Holding mencatatkan laba bersih tahun berjalan sebesar Rp281,43 miliar pada 2018. Realisasi itu lebih rendah 23,81 persen dari posisi 2017 sebesar Rp369,41 miliar.

Namun, Toto juga belum melihat rencana jangka panjang pemerintah untuk memperbaiki BUMN secara keseluruhan. Sejauh ini, hanya perombakan direksi dan komisaris saja yang terlihat di publik.

"Hal yang terlihat jelas adalah strategi besar mengenai apa yang akan dikembangkan dalam lima tahun ke depan dalam mencapai tujuan yang diinginkan agar BUMN bisa go international," tandas Toto.

Cegah Korupsi

Wakil Direktur Visi Integritas Emerson Yuntho mengingatkan pemerintah jangan sekadar mengubah struktur organisasi di sejumlah BUMN strategis. Kementerian BUMN juga diminta memaksa manajemen perusahaan pelat merah membangun sistem pencegahan korupsi.

"Kalau hanya mengganti susunan direksi dan komisaris, tapi sistemnya tidak berubah, ya khawatirnya tata kelola keuangan perusahaan masih begitu juga," kata Emerson.

Ia melanjutkan Kementerian BUMN bisa mengeluarkan surat edaran atau peraturan baru terkait sistem pencegahan korupsi. Hal ini agar manajemen bisa lebih tegas lagi dalam memberantas korupsi di perusahaannya masing-masing.

"Mungkin ada sanksi administratif, teguran, sanksi sedang, pemecatan. Kementerian BUMN berikan perintah ke masing-masing direksi BUMN untuk bertanggung jawab dalam membangun anti korupsi di lingkungan perusahaan," jelas Emerson.

Dengan demikian, jika ada 'anak buah' yang melakukan korupsi, maka direksi juga ikut bertanggung jawab atas tindakan tersebut. Ini artinya direksi akan dikenakan sanksi meski tak ikut melakukan korupsi.

"Mungkin diberikan sanksi ringan saja. Ini agar memaksa direksi bangun sistem anti korupsi yang lebih kuat," imbuh Emerson.

Sekadar mengingatkan, sejumlah BUMN terseret kasus korupsi pada tahun lalu. Beberapa perusahaan pelat merah itu, antara lain PT INTI (Persero) atau PT INTI Darman Mappangara, Krakatau Steel, PLN, dan PTPN III Holding.

Bentuk tindakan korupsi yang dilakukan beberapa BUMN, salah satunya oleh mantan direktur teknologi dan produksi Krakatau Steel Wisnu Kuncoro yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus suap pengadaan barang dan jasa pada Maret 2019.

Ada juga, eks direktur utama PLN Sofyan Basir yang sempat dijadikan tersangka dalam kasus suap proyek PLTU Riau-1 pada April 2019. (bir)

Let's block ads! (Why?)