Plt Direktur Utama (Dirut) Garuda Fuad Rizal menyebut untuk melaksanakan restrukturisasi tersebut bahwa pihaknya baru melakukan review anak usaha perusahaan.
"(Restrukturisasi) lagi (dalam tahap) review. Setelah RUPS, kita enggak tahu siapa, (restrukturisasi) itu sama direksi baru. Saya mandatnya cuma jaga operasional sampai RUPS. Setelah review selesai, mungkin akan dikasih tahu sebelum RUPS, 22 Januari," kata Fuad di Jakarta, Jumat (27/12).
Sebelumnya, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyatakan ingin merampingkan seluruh anak, cucu, hingga cicit usaha para BUMN. Perampingan dilakukan lantaran jumlah unit usaha di bawah perusahaan induk terlalu banyak. Selain banyak, perusahaan juga sering tidak sejalan dengan inti bisnis perusahaan induk. Salah satu perusahaan yang dinilai punya banyak anak adalah PT Pertamina (Persero).
Perusahaan minyak negara tersebut memiliki 142 perusahaan. Jumlah ini setara dengan total perusahaan pelat merah yang ada di dalam negeri.
Selain Pertamina, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) alias PLN juga diketahui memiliki 50 anak, cucu, dan cicit perusahaan. Jumlah unit usaha perusahaan setrum negara cukup banyak karena ada ketentuan pembentukan perusahaan pada suatu wilayah kerja pembangkit listrik.
Kendati demikian, pihak kementerian tetap ingin agar para anak, cucu, hingga cicit BUMN dievaluasi. Bila ada yang perlu digabung, maka akan dikonsolidasikan.
[Gambas:Video CNN]
"Kami ingin buat semua kembali ke bisnis inti masing-masing. Itu tetap mekanisme bisnis," kata Staf Khusus Kementerian BUMN Arya Sinulingga.
Diketahui, Garuda sendiri saat ini memiliki setidaknya 7 anak perusahaan, yakni PT Citilink Indonesia, PT Aerowisata, PT Sabre Travel Network Indonesia, PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia, PT Aero Systems Indonesia (ASYST), dan Garuda Indonesia Holiday, serta PT Gapura Angkasa.
Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir sempat menyindir Garuda terkait keberadaan anak usaha PT Gapura Angkasa. Menurut Erick, jasa penanganan pesawat di darat (ground handling) itu seharusnya tidak berada di bawah Garuda.
Erick menyesalkan adanya overlapping dalam tugas tersebut yang kontraproduktif bagi perusahaan.
"Management ground handling itu enggak perlu ada di Garuda. Lebih baik itu ada di Angkasa Pura yang memang mengurus hal itu," ungkap Erick saat rapat kerja dengan Komisi VI di DPR, Senin (2/12).
(ara/agt)from CNN Indonesia https://ift.tt/364GKs0
via IFTTT
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Garuda 'Pangkas' Anak Usaha Usai RUPSLB"
Post a Comment