Dukung Hilirisasi, Pemerintah Diminta Hemat Cadangan Minerba

Jakarta, CNN Indonesia -- PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau Inalum mengusulkan kepada pemerintah agar tidak menghabiskan seluruh cadangan tambang untuk diekspor.

Holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor pertambangan itu menilai upaya hilirisasi mineral dan batu bara (minerba) di dalam negeri membutuhkan pasokan yang besar di masa mendatang.

Direktur Utama Inalum Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan produksi batu bara dari anak usahanya, PT Bukit Asam Tbk (Persero) (PTBA), mencapai 25 juta ton per tahun. Mayoritas produk tersebut dilepas ke pasar ekspor.

Dalam lima tahun ke depan, PTBA akan membutuhkan pasokan batu bara yang berkelanjutan mencapai 24 juta ton per tahun, setidaknya harus tersedia untuk 30 tahun. Secara rinci, sebanyak 11 juta ton batu bara akan digunakan untuk pembangkit listrik dan 13 juta ton untuk pabrik gas sintetis (syngas), metanol, dan DME.

"Kalau cadangan batu bara dihabiskan sekarang memang uangnya dapat sekarang, tetapi anak cucu kita akan kesulitan untuk mencari batu bara," ujar Direktur Utama Inalum Budi Gunadi Sadikin saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Gedung DPR, Senin (8/7).

Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), cadangan batu bara per Oktober 2018 mencapai 37,87 miliar ton. Rinciannya, batu bara kalori rendah sebanyak 14,73 miliar ton, kalori sedang 20,46 miliar ton, kalori tinggi 2,12 miliar ton, dan kalori sangat tinggi 537,08 juta ton. Adapun target produksi batu bara tahun ini mencapai 489 juta ton.

Peningkatan kebutuhan domestik juga akan terjadi untuk komoditas nikel. Saat ini, ekspor nikel mendekati 3 juta ton per tahun. Menurut Budi, jika ingin membangun pabrik besi baja, perusahaan akan membutuhkan 5 juta ton nikel per tahun. Kebutuhan semakin besar yakni mencapai 15 juta ton, jika perusahaan masuk ke bisnis produksi baterai.

"Jangan sampai pabrik yang kami bangun dalam 15 tahun tidak bisa lagi mendapatkan bahan baku (di dalam negeri). Malah kami harus impor," ujarnya

Selanjutnya, Budi mengingatkan industri hilirisasi minerba membutuhkan energi yang besar. Untuk aluminium, misalnya, membutuhkan 14 ribu kWh per ton, fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) tembaga membutuhkan 10 ribu kWh per ton, nikel membutuhkan 4.000 - 5.000 kWh per ton.

Indonesia diberkati oleh sumber daya yang menunjang untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA). Karena itu, perusahaan meminta agar pemerintah mendukung agar seluruh PLTA dialokasikan untuk industri hilirisasi minerba.

"Kalau energi kita (Indonesia) mahal atau tidak murah kita tidak bisa kompetisi di dunia dan terjadi di beberapa bagian di dunia tutup pabriknya," ujarnya.

Keberhasilan hilirisasi minerba juga memerlukan insentif fiskal dari pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah bisa memangkas besaran royalti atas penjualan barang tambang mentah yang dijual ke dalam negeri untuk industri hilir.

[Gambas:Video CNN]

"Toh, nanti pemerintah akan mendapatkan pajak, baik berupa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) maupun Pajak Penghasilan (PPh) yang jauh lebih besar objeknya di produk hilir," ujarnya.

Lebih lanjut, Budi juga mengusulkan agar pemerintah memberikan alokasi subsidi untuk pengembangan riset dan teknologi untuk industri hilirisasi minerba. Praktik ini sudah dilakukan oleh sejumlah negara untuk mendorong perkembangan industri hilirisasi minerba di negaranya.

"Negara-negara seperti China memberikan bantuan penuh untuk riset dan pengembangan hilirisasi sehingga (industri hilir) mereka bisa lebih cepat maju," ujarnya. (sfr/lav)

Let's block ads! (Why?)