PM Inggris Tanggapi Perjanjian Dagang Uni Eropa Usai Brexit

Jakarta, CNN Indonesia -- Perdana Menteri Boris Johnson menyikapi negosiasi perjanjian dagang usai Brexit dengan Uni Eropa. Menurutnya, Inggris tidak perlu mengikuti berbagai aturan UE untuk mencapai kesepakatan perdagangan.

Dilansir dari AFP, dalam pidatonya Johnson mengatakan ia akan mencari perjanjian pragmatis.

Perdana menteri Inggris itu mencatat bahwa Inggris telah membahas dengan Brussel sebelum resmi 'bercerai'. Kedua negara ini memiliki opsi kesepakatan perdagangan yang membuka pasar dan menghindari peraturan UE.

"Tidak perlu perjanjian perdagangan bebas untuk melibatkan penerimaan peraturan UE tentang kebijakan persaingan, subsidi, perlindungan sosial, lingkungan, atau hal serupa lainnya," ujar Johson. Dia mengungkapkan Inggris akan mempertahankan standar tertinggi di bidang tersebut daripada Uni Eropa. Johnson juga menegaskan, jika perjanjian yang akan ditawarkan mirip dengan yang baru-baru ini dilakukan Uni Eropa dengan Kanada.

Maka, Inggris tidak akan memilih kesepakatan tersebut karena dinilai kurang komprehensif.

"Pilihannya tegas bukan 'kesepakatan atau tidak-kesepakatan'," katanya.

Perdana Menteri Irlandia Leo Varadkar mendesak London untuk mengurangi apa yang disebutnya 'retorika nasionalistis'. Dia mengungkap Inggris harus menghindari mengulangi kesalahan masa lalu yang membuat sulit untuk mencapai kesepakatan.

Jumat malam, Inggris mengakhiri hampir setengah abad keanggotaan Uni Eropa, sebuah organisasi yang dibentuk untuk membentuk persatuan di antara negara-negara setelah kengerian Perang Dunia II.

Setelah pergi, Inggris segera memasuki periode transisi 11 bulan yang disepakati sebagai bagian dari perceraian, di mana akan ada sedikit perubahan dalam hal praktis.

Warga Inggris akan dapat bekerja di UE dan berdagang secara bebas dan sebaliknya hingga 31 Desember, meskipun Inggris tidak lagi diwakili di lembaga-lembaga blok itu.

[Gambas:Video CNN]

(AFP/age)

Let's block ads! (Why?)