PUPR Rogoh Kocek Rp710 Miliar Bangun 148 Jembatan Gantung

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian PUPR menganggarkan dana sebesar Rp710 miliar untuk membangun 148 unit jembatan gantung yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia pada 2020.

"Keberadaan jembatan ini akan mempermudah dan mempersingkat waktu perjalanan masyarakat pedesaan menuju sekolah, pasar, tempat kerja, menyelesaikan urusan administrasi ke kantor kelurahan atau kecamatan, dan akses silaturahmi antarwarga," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, seperti dilansir Antara, Kamis (13/2).

Selain menjadi akses penghubung antardesa, lanjutnya, jembatan gantung juga dapat menggerakkan potensi ekonomi pedesaan sebagai objek wisata.

Jembatan gantung juga salah satu wujud kebijakan Presiden Joko Widodo membangun infrastruktur daerah pedesaan, terutama bagi wilayah yang sulit dijangkau. "Kehadiran jembatan gantung sangat dibutuhkan masyarakat karena kondisi geografi wilayah Indonesia yang memiliki banyak gunung, lembah dan sungai. Secara fisik, kondisi ini kerap menjadi pemisah antara lokasi tempat tinggal penduduk dengan berbagai fasilitas pelayanan publik, seperti sekolah, pasar, dan kantor pemerintahan," ujar Basuki.

Pada 2019, Kementerian PUPR juga telah membangun sebanyak 140 unit jembatan gantung di berbagai pelosok tanah air dengan anggaran sebesar Rp608,69 miliar.

Selama empat tahun atau tepatnya periode 2015-2018, Kementerian PUPR sudah membantu pemerintah daerah membangun 300 unit jembatan gantung, di mana pada tahun 2015 sebanyak 10 unit sepanjang 774 meter dengan anggaran sebesar Rp210,57 miliar.

Kemudian pada 2016 sebanyak 7 unit sepanjang 720 meter dengan anggaran sebesar Rp19,3 miliar, dan 13 jembatan gantung sepanjang 814 meter pada 2017 dengan anggaran sebesar Rp38,28 miliar.

Selanjutnya pada 2018, 130 jembatan sepanjang 9.290 meter selesai dibangun dengan anggaran sebesar Rp530,43 miliar.

Basuki memastikan jembatan gantung dirancang secara matang, mulai dari pemilihan material hingga penerapan teknologi yang berkualitas. Penggunaan material jembatan gantung seperti baja, kabel, dan baut juga menggunakan produk dalam negeri buatan Indonesia.

Selain itu, dibangunnya jembatan gantung merupakan usulan dari Pemerintah Daerah (Pemda Provinsi/Kabupaten/Kota) setempat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), TNI, dan DPRD yang diajukan kepada Kementerian PUPR dengan mempertimbangkan kondisi wilayah, sosial, ekonomi, potensi wilayah, dan kesesuaian lokasi, manfaat, dan urgensi pembangunan jembatan.

[Gambas:Video CNN]

Sebelumnya, Anggota Komisi V DPR RI Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz menginginkan agar berbagai akses infrastruktur, seperti berbagai bandara dan pelabuhan serta jalan nasional dapat ditingkatkan dengan berbagai kawasan pedesaan yang merupakan daerah produksi kerakyatan.

Neng Eem menyoroti masih ada kesenjangan antara infrastruktur nasional dengan pusat ekonomi berbasis kerakyatan yang ada di desa-desa.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menginginkan agar gencarnya pembangunan berbagai infrastruktur jalan jangan hanya menjadi simbol prestisius, tetapi nyata berdampak meningkatkan perekonomian warga. (Antara/bir)

Let's block ads! (Why?)