Jokowi Gagal Capai Target Indeks Pembangunan Manusia di 2019

Jakarta, CNN Indonesia -- Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada 2019 meleset dari target. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat IPM Indonesia berada di angka 71,92 pada 2019. Angka tersebut meningkat 0,74 persen dibandingkan tahun sebelumnya yakni 71,39 pada 2018. Namun, tidak mencapai target IPM yang ditetapkan APBN 2019 yakni sebesar 71,98.

Walau tidak mencapai target, berdasarkan standar Badan Program Pembangunan United Nations Development Programme (UNDP), indeks tersebut menunjukkan IPM Indonesia berada di level yang tinggi.

Kepala BPS Suhariyanto mengatakan IPM Indonesia meningkat karena empat indikator. Pertama, angka harapan hidup. Saat ini, angka harapan hidup saat lahir yang meningkat dari 71,2 tahun menjadi 71,34 tahun.

"Bayi yang lahir pada 2019 memiliki harapan dapat hidup hingga 71,34 tahun, lebih lama 0,14 tahun dibandingkan yang lahir pada tahun sebelumnya," kata Suhariyanto di Kantor BPS, Jakarta, Senin (17/2). Kedua, harapan lama sekolah. Angka harapan lama sekolah ikut naik dari 12,91 tahun menjadi 12,95 tahun. Ketiga, rata-rata lama sekolah yang naik dari 8,17 tahun menjadi 8,34 tahun.

Menurut Suhariyanto, rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas di Indonesia tumbuh 1,25 persen per tahun selama periode 2010 hingga 2019. Pada 2019, rata-rata lama sekolah penduduk Indonesia umur 25 tahun ke atas mencapai 8,34 tahun atau hampir menyelesaikan pendidikan hingga SMP kelas IX.

"Meningkatnya harapan lama sekolah juga menjadi sinyal positif bahwa semakin banyak penduduk yang bersekolah, sebagai modal penting membangun kualitas SDM," ungkapnya.

Keempat, tingkat standar hidup layak alias pendapatan per kapita yang juga meningkat dari Rp11,05 juta per tahun menjadi Rp11,29 juta per tahun. Ia menyebut tingkat pendapatan tersebut sangat menentukan IPM. Pasalnya, bisa mempengaruhi tingkat daya beli, konsumsi, hingga pemenuhan gizi masyarakat.

Kendati IPM berhasil meningkat, namun ia menyebut kondisi pembangunan manusia di Tanah Air masih bervariasi dan belum merata di provinsi, kabupaten, hingga kota.

Berdasarkan provinsi, IPM Indonesia tertinggi ada di Provinsi DKI Jakarta dengan nilai mencapai 80,76, diikuti Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 79,99, Provinsi Kalimantan Timur 76,61, Provinsi Kepulauan Riau 75,48, dan Provinsi Bali 75,38.

Sementara provinsi dengan IPM terendah, yaitu Papua sebesar 60,84. Diikuti Provinsi Papua Barat 64,70, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) 65,23, Provinsi Sulawesi Barat 65,73, dan Provinsi Kalimantan Barat 67,65.

[Gambas:Video CNN]

(ara/age)

Let's block ads! (Why?)