Sri Mulyani Belum Bisa Pastikan Anggaran Pemindahan Ibu Kota

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah belum bisa memastikan apakah akan mengalokasikan anggaran khusus pemindahan ibu kota dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020. Padahal, pembangunan infrastruktur awal untuk ibu kota baru rencananya dimulai pada 2020 mendatang.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pihaknya bakal melihat dulu rencana induk (master plan) yang sedang dibuat oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

"Kami akan pelajari master plan Kementerian PUPR dan Bappenas seperti apa dari sisi kebutuhan pembangunannya. Saya lihat itu masih dalam bentuk kajian dari infrastruktur yang akan dibangun," ucap Sri Mulyani, Selasa (27/8).

Menurutnya, master plan yang disusun oleh Bappenas dan Kementerian PUPR nantinya wajib dikomunikasikan ke seluruh Kementerian/Lembaga (K/L). Selain master plan, Sri Mulyani juga mengatakan pengalokasian anggaran juga masih menunggu undang-undang yang memayungi pemindahan ibu kota.

"Master plan kan belum terkomunikasikan dan landasan hukum di uu untuk pemindahan ibu kota nanti seperti apa. Itu akan kami lihat secara bersama-sama begitu ya," jelasnya.

Sri Mulyani juga belum bisa memastikan apakah ketika dua instrumen tersebut nantinya sudah ada, anggaran pemindahan ibu kota akan digelontorkan sekaligus atau secara bertahap. Hal yang pasti, pemerintah sedang berupaya untuk mengucurkan dana seminimal mungkin untuk merealisasikan rencana pemindahan ibu kota tersebut.

"Itu semua masuk di dalam rencana yang nanti kami kaji secara matang. Kami melihat keseluruhan pembiayaan," ucap Sri Mulyani.

Sebelumnya, Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan master plan pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur akan rampung pada 2020. Namun, pembangunan diharapkan bisa dimulai akhir tahun depan.

[Gambas:Video CNN]
"Pada 2020 akhir mulai konstruksi, kami harapkan paling lambat 2024 proses pemindahan sudah dilakukan. Pemindahannya akan ada tahapannya, tentu nanti kami detailkan progres pembangunannya," kata Bambang.

Pemerintah menargetkan mayoritas dana pembangunan ibu kota baru atau sekitar 54,6 persen akan dipenuhi melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Bambang menyatakan total dana yang dibutuhkan untuk memindahkan ibu kota sekitar Rp486 triliun. Dari KPBU, nilai proyek yang ditargetkan mencapai Rp265,2 triliun. Selain itu, pemerintah akan mengandalkan dana khusus dari swasta sebanyak Rp127,3 triliun atau 26,2 persen dan sisanya sebesar Rp93,5 triliun atau 19,2 persen dari APBN.

(aud/agt)

Let's block ads! (Why?)