Mama Minta Pulsa ala Sri Mulyani dan Digitalisasi di Kemenkeu

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku inspirasi kebijakan yang dilahirkannya bisa berasal dari berbagai hal. Salah satunya istilah 'Mama minta pulsa' yang sempat populer beberapa waktu lalu di masyarakat.

Ia bercerita suaminya sempat kehabisan pulsa di telepon genggamnya. Namun, kala itu keluarganya tengah makan di luar dan tidak bisa membeli pulsa.

"Suami saya kehabisan pulsa, mungkin orang pikir 'Kok bisa suami menteri keuangan kehabisan pulsa?' Lalu, saya minta ke anak saya, ini benar istilah 'Mama minta pulsa, tapi kali ini Ayah minta pulsa' ya," cerita Sri Mulyani di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (23/8).

Setelah itu, ia meminta anaknya untuk membeli pulsa agar suaminya bisa beraktivitas kembali dengan telepon genggam. Selang beberapa menit, Sri Mulyani diberitahu anaknya bahwa pulsa itu sudah terisi ke telepon genggam Ayahnya.

Anaknya, sambung mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu, membeli pulsa melalui aplikasi jasa keuangan secara elektronik alias mobile banking salah satu bank.

Dari kejadian 'Mama minta pulsa' ini, Sri Mulyani pun meminta para jajaran Kementerian Keuangan agar bisa merancang sistem administrasi keuangan negara, terutama dari sisi penerimaan, agar bisa secepat aktivitas membeli pulsa melalui mobile banking.

Menurutnya, hal ini perlu dilakukan agar proses pembayaran pungutan negara dari masyarakat dan pelaku usaha bisa cepat masuk ke kantong negara.

"Karena saya menteri keuangan golongan kolonial, saya impress (terkesan) dong dengan kecepatan isi pulsa itu. Besoknya, saya instruksikan ke tim Kementerian Keuangan, 'Kok orang beli pulsa cepat banget?' Lalu saya minta ada pengembangan sistem seperti ini," lanjutnya.

Pengembangan sistem melalui sistem Modul Penerimaan Negara Generasi Ketiga (MPN G3). Sistem ini mencatat seluruh proses dan data penerimaan negara dari berbagai jenis.

Mulai dari penerimaan perpajakan yang dipungut Direktorat Jenderal Pajak (DJP), bea, cukai, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), hingga penerimaan dari Badan Layanan Umum (BLU) dan royalti yang langsung masuk ke Direktorat Jenderal Anggaran (DJA).

"Saya instruksikan ke Ditjen Pajak, Ditjen Bea dan Cukai, dan Ditjen Anggaran," imbuh dia.
[Gambas:Video CNN]
Kendati sudah mengembangkan sistem, namun Sri Mulyani menyadari bahwa masyarakat tetap perlu diberikan penjelasan dan kepercayaan. Sebab, menurutnya, tanpa kedua hal itu tentu proses pembayaran tetap akan sia-sia karena tidak didukung oleh niat dan pemahaman.

"Saya pikir, orang mau bayar dengan cepat kalau dia tahu manfaatnya dan cepat. Makanya saya selalu jelaskan apa gunanya bayar pajak dan bisa tidak bayar pajak itu secepat bayar pulsa saja?" pungkasnya.

(uli/bir)

Let's block ads! (Why?)