Kemenko Maritim Bantah Harga Garam Jatuh Karena Impor

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman membantah pernyataan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang menduga harga garam konsumsi jatuh karena kebijakan impor.

Kemenko Kemaritiman melihat jatuhnya harga karena peningkatan produksi akibat panen dan penurunan kualitas garam.

"Saya tidak mengatakan karena impor, karena tadi sudah dijelaskan teman-teman Kementerian Perindustrian, sebagian diserap PT Garam dan sebagian lagi diserap pengusaha, itu sudah ada MoU. Kalau dia tidak serap garam rakyat, dia tidak akan dikasih kuota impor," tutur Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa Kemenko Kemaritiman Agung Kuswandono di kantornya, Jumat (12/7).

Menurut dia, jatuhnya harga garam murni karena produksi berlimpah. Di sisi lain, kebutuhan masyarakat terhadap garam belum bertumbuh. Tak heran, harganya jatuh. "Sebenarnya, anjloknya tidak hanya tahun ini, tapi terjadi setiap tahun, kalau produksi banyak, itu harga turun. Sudah mekanisme pasar," katanya.

Hasil observasi bersama antar kementerian yang dilaporkan ke Kemenko Kemaritiman juga menemukan ada penurunan kualitas garam dari hasil panen. Penurunan kualitas terjadi karena petambak mempercepat masa panen, sehingga garam yang dihasilkan belum mencapai kualitas maksimal.

Ketika kualitas menurun, sambung Agung, maka harga pun ikut-ikutan merosot. Apalagi, hasil produksi tengah meningkat.

"Jadi ini kualitasnya saja, makanya jangan panen kalau hanya lima sampai tujuh hari, itu pasti jelek. Jangan juga di tempat yang jelek, yang lahannya diubah-ubah fungsinya. Itu hasilnya juga pasti jelek," terang dia.

Agung bersikeras penurunan harga terjadi karena dua faktor tersebut di atas, lantaran harga garam dengan kualitas paling tinggi (K1) yang umumnya diserap oleh PT Garam dan sejumlah pengusaha masih cukup tinggi. Catatannya, harga serapan kedua pihak atas garam berkualitas K1 justru di atas harga normal, yaitu mencapai Rp1.200 per Kg.

"Masalahnya (harga anjlok), bukan di K1-nya. Jadi, harga turun itu karena kualitas K2 dan K3 yang sebenarnya kalau mau jujur, itu tidak boleh diproduksi," jelasnya.

Sebelumnya, para petambak garam di Cirebon mengeluhkan penurunan harga garam secara drastis. Harga garam konsumsi di tingkat petambak jatuh ke posisi Rp400 per Kg, padahal normalnya di kisaranRp750-Rp800 per Kg.

Menteri Susi menilai harga garam anjlok karena faktor impor garam yang berlebihan. Akibatnya, pasokan garam berlebih. Dampaknya, harga garam hasil produksi petani justru menurun.

Selain itu, ia juga menduga ada kebocoran impor garam yang sejatinya untuk industri justru masuk ke konsumsi masyarakat. Menurut hitung-hitungan Susi, bila kuota impor garam tidak mencapai 3 juta ton, maka harga garam bisa dibanderol di kisaran Rp1.500 sampai Rp2.000 per Kg.

Sekretaris Jenderal Persatuan Petambak Garam Indonesia (PPGI) Waji Fatah Fadhilah mengungkap anjloknya harga garam dari petambak terjadi di Kecamatan Krangkeng, Indramayu, Jawa Barat. Ia menilai harga anjlok karena rendahnya penyerapan oleh PT Garam, industri makanan dan minuman, maupun pembeli lokal.

PT Garam biasanya menyerap 20 ribu ton-50 ribu ton garam pada periode Juni-Juli yang bertepatan dengan masa panen. Namun, hingga kini perusahaan pelat merah itu belum juga menyerap garam rakyat.

"Yang jelas penyerapan agak lambat, mungkin karena ada sisa impor garam. Jadi, masih banyak persediaan, sehingga garam di petani tidak terserap," katanya kepada CNNIndonesia.com.

Bangun Pabrik

Lebih lanjut Agung menyebut pemerintah akan membangun pabrik garam industri untuk memperbaiki tata kelola komoditas tersebut secara nasional. Rencananya, pabrik itu akan dibangun di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada bulan depan dan bisa beroperasi pada Desember 2019.

Pabrik tersebut akan dibangun dengan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) senilai Rp29 miliar dan lahan dari PT Garam. Pabrik tersebut akan dioperasikan oleh PT Garam.

[Gambas:Video CNN]

Ia mengklaim skema kerja sama ini sudah disetujui oleh Kementerian Keuangan. Bila sudah beroperasi, pabrik tersebut akan menghasilkan garam dengan volume mencapai 40 ribu ton.

"Kami gunakan skema ini karena siapa tau nanti dari investor ingin membentuk pabrik juga kan sah saja. Jadi, akan menjadi banyak (pabrik garam industri yang didirikan)," katanya.

Menurut Agung, selain pabrik ini, pemerintah juga tengah mengkaji pembangunan pabrik garam industri di sejumlah titik, misalnya di Jeneponto, Pati, dan Gresik.

"Itu sudah masuk feasibility study. Produksinya sama 40 ribu ton. Untuk bangun ini, kami maunya APBN, tapi kan Kementerian Keuangan tidak mau. Maunya satu saja, yang lain swasta saja, itu satu biar dikloning oleh swasta," tandasnya. (uli/bir)

Let's block ads! (Why?)