Menghadapi periode kedua masa kepemimpinannya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai perlu lebih serius mengutak-atik jajaran menteri ekonomi di kabinet selanjutnya. Bukan sekadar karena euforia pemerintahan baru, namun kinerja beberapa kementerian bidang ekonomi dianggap memang perlu mengalami pembenahan.
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah Redjalam mengatakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menjadi lembaga yang perlu mendapat sorotan dari Kepala Negara. Sebab, ia berpandangan kinerja kementerian di bawah pimpinan Darmin Nasution itu masih belum optimal dari sisi perencanaan hingga kepemimpinan.
"Kemenko Perekonomian menjadi gambaran dari kinerja kementerian teknis. Anda tidak bisa menyalahkan prajurit, yang salah itu selalu jenderal bukan prajurit," ungkap Piter kepada CNNIndonesia.com, Senin (8/7).
Dari sisi perencanaan, Piter menganggap Kemenko bidang Perekonomian belum optimal menyusun strategi jitu untuk menyelesaikan masalah utama ekonomi Indonesia. Padahal, Kepala Negara terus menerus mengeluhkan masalah tersebut.
Mulai dari defisit neraca perdagangan, ekspor dan investasi yang melempem, defisit transaksi berjalan, perizinan yang ruwet, dan lainnya. Menurut dia, ketidakmampuan Kemenko Perekonomian menyusun perencanaan yang matang terlihat dari minimnya dampak kebijakan yang sudah dibuat.
Misalnya, dari sekian banyak persoalan, kementerian baru kebijakan perizinan yang setidaknya bisa sedikit dibenahi. Itu pun setelah melewati sekitar 16 paket kebijakan yang diterbitkan sejak 2015 lalu.
Namun, perbaikan perizinan pun sejatinya baru membaik di tingkat pemerintah pusat dengan dikeluarkannya sistem perizinan terpadu berbasis online (Online Single Submission/OSS). Hal itu, menurutnya, hanya demi memoles indeks kemudahan berusaha (Ease of Doing Business/EoDB) yang didambakan Jokowi.
Sayangnya, kenyataan di lapangan tak sesuai harapan. Pasalnya, masih ada berbagai perizinan yang tumpang tindih, terutama di pemerintah daerah. Maka itu, tak heran bila Kepala Negara masih suka mengeluhkan masalah perizinan.
Di sisi lain, penyederhanaan izin baru bisa terjadi setelah Kemenko Perekonomian mengambil alih urusan OSS yang seharusnya dilakukan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Alih-alih berhasil, Piter justru melihat pengambilalihan ini sebagai catatan merah.
Sebab, hal ini turut membuktikan bahwa Kemenko Perekonomian belum bisa tegas membuat BKPM serius menjalankan tugasnya.
"Selain karena perencanaan belum matang, ada pengaruh dari minimnya strong leadership (kepemimpinan kuat) di Kemenko Perekonomian. Ini sebenarnya bukan hanya terjadi di era Pak Darmin, tapi sudah bertahun-tahun," katanya.
Pada akhirnya, Kemenko Perekonomian 'terlalu baik hati' dengan mengambil alih untuk menyelesaikan masalah-masalah yang tak bisa diurus kementerian teknis.
Hal itu bukan sekali atau dua kali terjadi, namun cukup sering. Selain masalah OSS yang sampai harus berkantor di Kemenko Perekonomian, publik tentu masih ingat soal 'carut-marut' data produksi dan pasokan beras pada tahun lalu.
Belum lagi soal drama impor beras dan jagung. Hal yang teranyar, persoalan tingginya harga tiket pesawat untuk penerbangan domestik sejak akhir tahun lalu. "Tanpa ada strong leadership, akan sulit menekan kementerian teknis untuk bisa menjalankan tugas dan kewajibannya. Apalagi, ditambah dengan perencanaan yang tidak matang," jelasnya.
 (ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf). |
Piter menilai kandidat menko perekonomian yang mendatang minimal perlu memenuhi dua syarat utama, yakni memiliki perencanaan yang matang dan jiwa kepemimpinan yang kuat.
Selain Kemenko Perekonomian, Piter melihat beberapa kementerian tak luput dari sorotan, sehingga perlu diganti pimpinannya.
Salah satunya, Kementerian Pertanian yang dinilai tak mampu menyelesaikan sengkarut masalah produksi dan pasokan komoditas pangan.
Selain itu, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian dinilai belum optimal menggenjot ekspor. Kemudian, BKPM yang tak mampu meningkatkan realisasi investasi.
"Sampai Kementerian Desa pun masih harus didorong kinerjanya, karena persoalan desa kini hanya sebatas pemberian dana desa, tapi hasil pembangunan masih minim," ucapnya.
Pasar Butuh Kepastian
Selain harus merombak susunan kabinet, Jokowi juga perlu segera memberi kepastian terkait sosok yang akan mengisi kursi menteri. Tujuannya, agar bisa mendorong kepercayaan pasar, sehingga sentimen positif bisa muncul bagi perekonomian Nusantara.
"The sooner, the better, mungkin Agustus-September sudah bisa diputuskan. Meski saat ini pasti Jokowi sedang dilema antara idealisme, keinginan, dan kenyataan janji politik yang harus dihadapi," ujarnya.
Senada, Ekonom sekaligus Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (UI) Ari Kuncoro mengatakan sosok menteri di bidang ekonomi yang pertama kali harus dicari Jokowi adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
Alasannya, selain menjadi penentu keberhasilan tim ekonomi, tokoh di jabatan ini menjadi kunci penyelesaian masalah ekonomi utama, yakni di bidang ekonomi makro.
"Meski masalah makro seperti defisit neraca perdagangan dan defisit transaksi berjalan yang sering dikeluhkan sudah menjalar ke sektor mikro, tapi perlu perhatian khusus di bidang makro," tuturnya.
Bahkan, menurut Ari, Jokowi perlu menciptakan jabatan baru yang berada satu tingkat di atas para menteri koordinator. Tujuannya, agar ada satu pembantu khusus presiden yang bisa mengevaluasi kinerja para menko.
"Mungkin dia setingkat penasehat dan koordinator para menko. Kalau setingkat menko lagi justru kurang menekan untuk evaluasi," katanya.
Selain perlu mengevaluasi Kemenko Perekonomian, ia mengatakan Jokowi juga sangat perlu mengganti punggawa di Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sampai Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
[Gambas:Video CNN]
Hal ini tak terlepas dari kurang cakapnya masing-masing menteri di pos tersebut saat ini. "Masing-masing koordinasinya terlihat kurang. Masa, ketika panen, justru impor. Lalu data luas lahan beda-beda," ucapnya.
Terkait sosok yang tepat mengisi jabatan, Ari menilai profesi apapun bisa menduduki jabatan menteri, baik itu akademisi, praktisi, hingga politisi dari hasil kesepakatan politik koalisi presiden. Asalkan memiliki kapabilitas dan rekam jejak yang baik.
Selain itu, tokoh yang bakal mengisi jabatan menteri mampu merancang perencanaan, mengeksekusi, hingga mengevaluasi kebijakan yang diperlukan.
"Semua tergantung pada presiden selaku pelatih, mau kesebelasan yang menyerang, bertahan, atau keduanya. Tapi yang jelas, kabinet ke depan harus langsung tancap gas, kalau yang lalu istilahnya masih coba-coba," ujarnya.
Sementara itu, soal kepastian jajaran pembantu pun dilihat Ari sebaiknya sesegera mungkin diumumkan Jokowi. Bahkan, bila perlu sebelum penyerahan Nota Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Agustus mendatang.
"Ini juga sekaligus berfungsi untuk menekan para menteri sekarang agar bisa menyelesaikan pekerjaan rumahnya agar siapa tahu terpilih kembali," pungkasnya.
from CNN Indonesia https://ift.tt/2S3VfpE
via IFTTT
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Jokowi Perlu Permak Punggawa Ekonomi di Kabinet Baru"
Post a Comment