Buwas: Saya Mundur Jika Penyaluran Beras Bantuan Diambil Alih

Jakarta, CNN Indonesia -- Direktur Utama Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) Budi Waseso menyatakan siap mundur dari jabatan saat ini. Hal itu jika Kementerian Sosial (Kemensos) mengambil alih 100 persen penyaluran beras untuk Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), tanpa melibatkan Perum Bulog.

"Saya janji kalau itu (penyaluran beras BPNT) bisa diambil alih oleh Menteri Sosial, 100 persen, saya mundur dari Direktur Utama Bulog. Selesai tugas saya, pengabdian saya selesai karena sudah ada yang bisa mengabdikan yang lebih baik dari saya," tegasnya, Selasa (2/7).

Pernyataan ini adalah bentuk keluhan Buwas, sapaan akrabnya, atas penyaluran beras BPNT yang merupakan pengalihan dari Bantuan Sosial Beras Sejahtera (rastra) itu kepada pasar.
Sebelumnya, Bulog memasok seluruh kebutuhan rastra sejak 2015. Pemerintah mengganti program rastra menjadi BPNT sejak 2017.

Perubahan skema penyaluran itu membuat distribusi beras dari gudang Bulog terkendala. Di sisi lain, Bulog memiliki kewajiban menyerap seluruh beras dari petani untuk stabilitas harga. Oleh sebab itu, ia menyatakan seharusnya BPNT merupakan kewenangan Bulog.

"Kalau begitu, beras Bulog tidak keluar. Tidak bisa suplai, kalau kami tidak bisa suplai, maka berarti serapan Bulog akan berhenti," imbuhnya.

Tak hanya itu, skema penyaluran ini akan mengancam kualitas Cadangan Beras Pemerintah (CBP) lantaran terlalu lama disimpan dalam gudang.

Kondisi ini, lanjutnya, juga mengancam kinerja keuangan perusahaan pelat merah itu. Bahkan, Bulog terancam bangkrut, meskipun ia menyatakan saat ini keuangan Bulog masih positif.

Alasannya, Bulog kehilangan pendapatan utama dari penyaluran beras bantuan sosial yang telah diserahkan kepada pihak swasta. Sebaliknya, Bulog memiliki tanggungan untuk membayar penyerapan beras petani.

"Hari ini sudah tidak ada (pendapatan dari beras bantuan), tinggal kecil, sedangkan beban kami masih banyak. Makanya ini ada potensi beban berat, bisa rugi kalau tidak bisa ditangani. Kalau keuangan belum ada rugi tapi jangan sampai rugi baru teriak," tuturnya.

Sebelumnya, pemerintah berencana untuk menyalurkan porsi beras BPNT dari Bulog hingga 70 persen, dari posisi saat ini yang masih 47 persen terhadap total kebutuhan beras Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Sayangnya, Buwas kurang puas terhadap kebijakan tersebut.

Pasalnya, 70 persen porsi itu bukan dari 100 persen kebutuhan beras KPM, melainkan 70 persen dari sisa 30 persen program BPNT. Sedangkan mayoritas, yakni 70 persen dari program BPNT masih dilepas ke pasar.

"Itu di ujung-ujung Papua, harus pakai pikul-pikul, pakai motor atau ojek bahkan jalan kaki. Itu yang mau dikasih sama Bulog, urusannya Bulog yang itu," paparnya.

Beralih Komersial

Atas kondisi itu, ia menyatakan kesiapannya jika Bulog menjual beras secara komersil. Sedangkan untuk beras bantuan sosial, sepenuhnya diserahkan kepada Kemensos.

Toh, dengan skema penyaluran beras BPNT terbaru, Bulog tidak bisa melaksanakan kewajibannya untuk mengendalikan bahan pangan pokok secara utuh.

"Saya nanti akan konsentrasi ke operasi pasar dan bantuan pangan untuk korban bencana. Saya yakin bisa melaksanakannya," ujarnya.

Namun demikian, rencana itu memiliki konsekuensi yakni penurunan serapan di tingkat petani sehingga mengancam stabilitas harga.

[Gambas:Video CNN]

"Kalau ada gejolak dan harganya turun, nanti demonya kepada Presiden. Ini yang sedang kami bahas dengan pemerintah," katanya. (ulf/lav)

Let's block ads! (Why?)