Bulog Minta Restu Lepas Stok Beras Impor dari 2018

Jakarta, CNN Indonesia -- Perum Bulog mengaku masih memiliki stok beras impor sebanyak 1 juta ton di gudang milliknya. Saat ini, Bulog tengah meminta izin kepada pemerintah untuk melepas stok beras tersebut.

Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso menjelaskan stok tersebut merupakan sisa beras yang berasal dari impor pada April 2018 lalu. Namun, karena merupakan cadangan beras pemerintah (CBP), pihaknya perlu meminta izin pemerintah guna melepas stok beras tersebut.

"(Melepas stok) 1 juta ton ini mekanismenya harus diajukan dan diizinkan oleh negara untuk lepas 1 juta dari 2,5 juta CBP," ujar Budi di Jakarta, Selasa (2/7).

Budi menjelaskan volume CBP yang ditampung di gudang Bulog mencapai sekitar 2,2 juta ton dari total kapasitas maksimal gudang 2,7 juta ton. Sementara, Bulog masih harus menyerap hasil panen dari petani hingga Agustus mendatang.

Untuk itu, menurut dia, pihaknya terpaksa menyewa gudang tambahan jika tak melepas stok 1 juta ton.

"Kalau kami bisa keluarkan beras, kami bisa serap lebih banyak lagi, karena hari ini produksi masih banyak sampai Agustus nanti," imbuhnya.

Selain itu, ia bilang beras impor tersebut sudah berumur satu tahun. Oleh sebab itu, beras tersebut harus segera disalurkan guna menjaga kualitasnya. Saat ini, menurut dia, kualitas beras impor tersebut masih terjaga.

"Kualitas beras impor hebat karena proses produksi mereka bagus, melalui mekanisasi sehingga dia tahan lama dibandingkan beras dalam negeri," paparnya.

Selain mengusulkan pelepasan 1 juta ton beras impor, Bulog juga menyampaikan usulan untuk melepas 50 ribu ton CBP yang notabene pengadaan lebih lama, yakni tahun 2015, 2016, dan 2017. Pelepasan 50 ribu ton beras ini, lanjutnya, lebih diprioritaskan ketimbang 1 juta ton CBP di atas, lantaran umurnya di gudang lebih lama.

Jika tidak mendapatkan restu pemerintah untuk penugasan, maka ia membuka peluang untuk jalur komersil. Penugasan Bulog sendiri antara lain program Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH) atau operasi pasar, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), maupun penyaluran bantuan pangan untuk korban bencana alam. Ia juga membuka peluang ekspor beras ke negara tetangga jika tidak mendapatkan penugasan dari pemerintah.

"Kami minta izin lagi, karena negara tetangga butuh seperti Papua New Guinea dan Timor Leste. Artinya, kalau kami bisa lepas tidak rugi atau juga tidak untung untuk bisa kembali serap lagi dalam negeri," terangnya. (ulf/agi)

Let's block ads! (Why?)