Menperin soal 'Blacklist' China: RI Fokus Benahi Bilateral

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengaku tidak ambil pusing dengan rencana pemerintah China yang akan merilis daftar hitam (blacklist) bagi perusahaan-perusahaan Amerika Serikat (AS) sebagai respons atas ancaman tarif yang dikeluarkan Negeri Paman Sam.

Menurut Airlangga, ketimbang sibuk memikirkan dampak negatif dari kelanjutan perang dagang AS-China, Indonesia lebih baik fokus membenahi hubungan bilateral dengan masing-masing negara. Tujuannya, agar ketegangan hubungan perdagangan yang terjadi antara kedua negara, tidak menyebar ke Indonesia.

"Ke depan, perundingan bilateral jadi sangat penting. Itu yang harus segera dilakukan," ujarnya di rumah dinasnya di Jalan Widya Chandra, Senayan, Jakarta, Rabu (5/6) malam.

Ia mencontohkan salah satu hubungan bilateral yang harus fokus dibenahi bersama AS adalah soal kelanjutan pemberian fasilitas preferensi tarif bea masuk impor (Generalized System of Preference/GSP). Sebelumnya, AS sempat mempertimbangkan kelanjutan pemberian GSP bagi Indonesia, India, dan Kazakhstan.

Dari pertimbangan itu diputuskan bahwa India dan Kazakhstan tak lagi mendapat GSP. Sementara nasib GSP Indonesia belum ditentukan dan masih diperjuangkan oleh Pemerintah Indonesia.

Salah satu hal yang sempat menjadi evaluasi AS terkait pemberian GSP bagi Indonesia, yaitu terkait implementasi kebijakan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN). Pasalnya, kebijakan itu membuat perusahaan switching dari AS, seperti Visa dan Mastercard tidak bisa lagi memproses transaksi di Tanah Air.

Penggunaan switching dari kedua perusahaan hanya diperbolehkan untuk transaksi masyarakat Indonesia di luar negeri. Sayangnya, Airlangga belum bisa membagi hasil terbaru dari perjuangan GSP dari pemerintah. "Tapi next-nya (ke depannya) adalah pembicaraan GSP dengan AS, itu penting," imbuhnya.

Selain membenahi hubungan bilateral, Airlangga mengatakan Indonesia sejatinya juga harus bisa mengambil peluang di tengah bayang-bayang perang dagang AS-China yang kian meningkat. "Kami lihat peluang yang muncul itu apa?" katanya.

Misalnya, saat ini Indonesia baru saja mendapat kenaikan peringkat daya saing dan kelayakan investasi bagi surat utang. Berdasarkan laporan International Institute for Management Development (IMD) pada akhir Mei lalu, peringkat daya saing Indonesia meningkat dari posisi 48 pada 2108 ke 32 pada 2019.

Sementara, kenaikan peringkat kredit utang bagi Indonesia diberikan oleh lenbaga pemeringkat Standard and Poor's (S&P), yakni dari layak menjadi di atas level layak alias investment grade.

"Itu berarti market confident (percaya diri) terhadap industri, apalagi credit rating improve (membaik). Jadi ini bukan sesuatu yang ujug-ujug, tapi memang kami desain dalam kebijakan publik," terang dia.

Menurutnya, berbagai momentum ini harus bisa dijadikan amunisi bagi Indonesia untuk menarik peluang lain ketika perang dagang AS-China masih berlanjut. Misalnya, dengan menggandeng investor dari negara lain yang tidak ikut berseteru, seperti Jepang.
[Gambas:Video CNN]
"Jepang salah satu investor strategis di Indonesia dan mereka cari safe haven untuk investasi, salah satunya di Indonesia," ungkapnya.

Meski begitu, Airlangga belum bisa membagi rencana investasi industri, apalagi yang sekiranya akan diterima Indonesia dalam waktu dekat. Namun, ia meyakini aliran investasi akan mulai berdatangan. Apalagi, stabilitas politik di dalam negeri sudah mulai tercipta lagi.

Sebelumnya, pemerintah China menyatakan tengah menyusun daftar hitam bagi perusahaan AS yang patuh pada larangan dari pemerintah AS agar tidak bekerja sama dengan perusahaan China.

Rencana daftar hitam itu merupakan respons pemerintah China atas ancaman kenaikan tarif bea masuk impor dan tuduhan tidak berdasar dari AS terhadap Huawei, perusahaan teknologi raksasa asal Negeri Tirai Bambu.

(uli/bir)

Let's block ads! (Why?)