Pemerintah Bakal Buka Impor Sapi dan Daging Kerbau pada 2020

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah berencana mengimpor sapi bakalan sebanyak 550 ribu ekor dan daging kerbau sekitar 60 ribu ton pada 2020. Estimasi rencana impor ini guna menutup kebutuhan daging mencapai 600 ribu ton pada tahun depan.

Rencana ini diungkap oleh Menteri Perdagangan Agus Suparmanto usai rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kamis (26/12). Kendati begitu, menurut Agus, kuota impor sejatinya belum final karena masih perlu dipertimbangkan dalam satu kali rapat lagi.

"Rencananya begitu, tapi nanti bahasan finalnya nanti minggu depan," ucap Agus.

Agus hanya menekankan bila rencana impor terealisasi, pemerintah akan memberikan penugasan kepada Perum Bulog untuk melaksanakan impor tersebut. Rencananya, impor akan diambil dari Brasil seperti beberapa tahun terakhir. Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Agung Hendriadi mengatakan keran impor akan dibuka untuk memenuhi kebutuhan konsumsi daging industri dan masyarakat. Ia memperkirakan dengan kuota sebesar itu, sekitar 129 ribu ton bisa dialokasikan untuk kebutuhan industri.

Selanjutnya, Agung mengatakan pemerintah akan kembali mengimpor daging sapi pada tahun depan karena masih memiliki sisa kuota impor pada tahun ini. Sebelumnya, pemerintah sudah membuka kuota impor sebanyak 100 ribu ton, namun realisasinya baru sekitar 80 ribu ton.

"Impor dari Brasil, kemarin baru 3.000 ton, padahal kuotanya kami kasih 50 ribu ton sebetulnya, tapi mereka terlambat mengirimkan, jadi kami pelajari kemungkinannya (ambil dari Brazil lagi)," tuturnya.

Selain Brasil, Agung mengatakan kemungkinan pemerintah bisa mengimpor daging dari Australia. "Yang jelas ini untuk menekan harga. Kami tentu beli yang murah, masa beli yang mahal?" ungkapnya.

[Gambas:Video CNN]

Sementara Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengungkapkan siap mengimpor bila sudah ada kepastian penugasan dari pemerintah. Namun, ia menyatakan sejauh ini belum ada finalisasi impor dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

"Kalau sekarang jelas tidak bisa karena waktunya sudah habis, jadi tahun depan. Kalau penugasan diperlukan, ya kami laksanakan, kalau sudah ada keputusan. Kalau tidak, ya tidak apa juga," pungkasnya.

(uli/sfr)

Let's block ads! (Why?)