Jokowi Minta Pengusaha Bilang Kalau Butuh Revisi Aturan Usaha

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pengusaha tak sungkan menyampaikan curahan hati alias curhat bila ada kebijakan atau aturan pemerintah yang perlu diubah karena mempersulit bisnis mereka. Bahkan, bila ada usulan kebijakan dari dunia usaha, Jokowi mengaku siap menampungnya. Hal tersebut disampaikan kepala negara ketika menerima kedatangan perwakilan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis (13/6). Sebelumnya, Jokowi juga sudah menerima masukan dari pengusaha yang bernaung di Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia serta Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), kemarin. Dalam pertemuan tersebut, orang nomor satu di Indonesia itu mengaku butuh masukan kebijakan dan pandangan kondisi ekonomi terkini dari para pelaku usaha di sektor riil. Ia ingin ada terobosan-terobosan di bidang ekspor dan investasi yang bisa didapat dari para pengusaha. Pasalnya, Jokowi mengaku berbagai kebijakan yang dilakukan pemerintah saat ini belum benar-benar mampu meningkatkan kinerja ekspor dan investasi. Bahkan, menurutnya, kinerja kedua sektor itu di dalam negeri justru kalah dari para negara tetangga.
Ia mencontohkan, Indonesia mulanya kalah dari Singapura terkait ekspor dan investasi. Kemudian, perlahan-lahan, Indonesia mulai ketinggalan dari negara tetangga lainnya, seperti Malaysia, Thailand, Filipina, dan Vietnam. Padahal menurutnya, Indonesia sejatinya memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia yang besar. Namun, ekonomi Tanah Air sulit berkembang karena bayang-bayang defisit neraca perdagangan dan defisit transaksi berjalan. "Saya sampaikan, jangan sampai kalah nanti dengan Kamboja dan Laos. Makanya, saya ingin masukan yang lebih konkrit, nyata, dan cepat yang bisa dilaksanakan, sehingga bisa memberikan sebuah efek ekonomi yang baik pada negara ini," ucap Jokowi pada pertemuan tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Bahkan, ia mengatakan bakal mempertimbangkan masukan dari pengusaha, sekalipun masukan itu memerlukan perubahan aturan pemerintah. Mulai dari Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), hingga Peraturan Presiden (Perpres). "Mungkin kalau diperlukan untuk mengeluarkan Perppu misalnya, ya kalau memang diperlukan sekali dan karena posisinya sangat penting dan diperlukan, ya akan kami lakukan. Bilang saja, misalnya Bapak ini dihapus saja, Pak, hapus," katanya. Sebelumnya, Kadin Indonesia dan Hipmi turut memberikan masukan kepada mantan gubernur DKI Jakarta itu. Masukkan itu terkait penanganan defisit transaksi berjalan melalui peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan sektor pariwisata. (uli/agt)

Let's block ads! (Why?)