Sebagai rencana awal sesuai dengan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2020, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi di rentang 5,3 persen hingga 5,6 persen. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan angka itu sudah dipikirkan masak-masak menimbang beberapa aspek.
Antara lain, momentum pertumbuhan yang baik lantaran pemerintah akan menggalakkan kebijakan yang fokus pada investasi dan ekspor. Meski memang, diakui ekonomi Indonesia tahun depan masih akan terhantam kondisi eksternal, seperti perlambatan pertumbuhan ekonomi dan ketidakjelasan akhir perang dagang yang bisa menyeret ekspor Indonesia ke bawah.
"Dengan mempertimbangkan potensi tersebut, pemerintah mengusulkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 persen sampai 5,6 persen," ungkap Sri Mulyani, pekan lalu.
Masalahnya, target pertumbuhan ekonomi pemerintah beberapa waktu terakhir tidak selalu terpenuhi. Di tahun 2015, realisasi pertumbuhan ekonomi tercatat 4,88 persen padahal targetnya sendiri hanya 5,7 persen. Pertumbuhan ekonomi kemudian ditarget 5,2 persen tahun depannya, namun pemerintah harus 'gigit jari' lagi setelah tahu realisasinya hanya 5,02 persen.
Pada 2017, realisasi pertumbuhan ekonomi ternyata hanya 5,07 persen atau di bawah target APBNP 2017 5,2 persen. Sementara tahun lalu, realisasi pertumbuhan ekonomi hanya sebesar 5,17 persen setelah sebelumnya pemerintah optimis pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 5,4 persen.
Namun sejatinya, pemerintah tak diharamkan untuk bermimpi. Pemerintah masih bisa mendapatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 persen hingga 5,6 persen, asalkan pemerintah juga serius ingin mencapai target tersebut.
Ekonom Universitas Indonesia Fithra Faisal Hastiadi mengatakan pertumbuhan ekonomi sangat berpotensi jatuh di dalam rentang 5,3 persen hingga 5,6 persen pada tahun depan. Bahkan, menurut perhitungannya, pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 5,4 persen. Namun, capaian itu tentu memerlukan syarat.
Menurut dia, pertumbuhan ekonomi tahun depan tidak bisa lagi ditopang oleh pertumbuhan konsumsi. Sebab, ada kemungkinan konsumsi 20 persen masyarakat berpenghasilan atas masih akan melambat seiring ketidakjelasan kondisi di tahun depan.
Meski pemerintah telah menganggarkan belanja bantuan sosial bagi 40 persen kelompok masyarakat berpendapatan rendah, dampaknya ke perekonomian juga tak begitu kuat.
"Masih ada kemungkinan konsumsi di tahun depan ini sluggish, sehingga mau tak mau pertumbuhan ekonomi didorong oleh ekspor dan investasi," jelas Fithra.
Namun, pertumbuhan ekonomi yang didorong dari ekspor dan investasi juga memiliki prasyarat lain. Dari segi ekspor, agar pertumbuhannya mumpuni, maka pemerintah perlu untuk menekan impor.
Fithra beralasan kinerja ekspor dipengaruhi dua hal, yakni aspek eksternal dan domestik. Apa yang terjadi di luar negeri, misalnya perang dagang antara AS dan China, adalah keniscayaan yang tak bisa diubah Indonesia. Suka atau tidak, kinerja ekspor akan tertekan.
Namun, bukan berarti pemerintah selamanya terus menyalahkan kondisi global. Padahal, kebijakan domestik tak kalah pentingnya, yakni menekan impor yang bejibun. Ujung-ujungnya, defisit transaksi berjalan juga bisa ditekan.
Di dalam perhitungan Produk Domestik Bruto (PDB), kinerja ekspor perlu dikurangi dengan impor untuk melihat dampak ekspor secara bersih (netto) terhadap pertumbuhan ekonomi. Jika sisi pengurangnya, yakni impor, menyusut, maka ekspor secara netto bisa memiliki pertumbuhan yang luar biasa.
Dalam hal ini, ia memandang pemerintah perlu mengurangi impor migas dengan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) mengingat kenaikan harga BBM akan menurunkan permintaannya. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), impor migas sejak Januari hingga April mencapai dan menyumbang defisit neraca perdagangan sebesar US$2,5 miliar.
"Tapi ini juga perlu disertai kebijakan untuk mendorong ekspor, misalnya bea masuk nol persen untuk bahan baku dan membangun mitra ekspor nontradisional. Dalam beberapa simulasi yang kami lakukan, shock eksternal dampaknya lebih singkat dibanding dalam negeri, jadi memang domestik juga harus dibenahi," kata dia.
Sementara di sisi investasi, pemerintah harus segera mengantisipasi realisasi investasi sektor riil yang kian menurun. Terakhir, data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi investasi sebesar Rp195,1 triliun atau tumbuh 5,3 persen dibanding capaian tahun sebelumnya Rp185,3 triliun. Namun, pertumbuhan itu melemah dibanding tahun sebelumnya 11,8 persen.
Menurut dia, pemerintahan berikutnya harus habis-habisan dalam memangkas aturan dan birokrasi yang menghambat investasi. Meski deregulasi dan debirokratisasi sudah dilaksanakan empat tahun terakhir, nyatanya masih ada tumpang tindih aturan dengan pemerintah daerah.
Tak heran, indikator memulai berusaha (starting a business) Indonesia di dalam indeks kemudahan berusaha (EoDB) di posisi 134 dari 190 negara. Padahal, skor EoDB Indonesia secara keseluruhan ada di peringkat 73.
"Dalam menyikapi tren investasi yang going south, memang perlu ada pembenahan regulasi dalam setahun ke depan. Utamanya, implementasi kemudahan berinvestasi ini harus sampai ke daerah," jelas dia.
Secara umum, menurutnya pemerintah perlu memasang target pertumbuhan ekonomi yang optimistis. Sebab, target adalah upaya membangun moral dan meningkatkan kepercayaan seluruh pihak terhadap ekonomi Indonesia.
Namun, optimisme pemerintah tentu harus terukur dan tidak muluk-muluk. Apalagi, jika target-target tersebut direvisi di pertengahan jalan, itu bisa membuat pelaku ekonomi tidak lagi percaya dengan pemerintah.
"Jika memang perbedaan antara target dan realisasi ini tidak jauh berbeda, itu artinya target sudah cukup terukur. Tapi kalau misal perbedaan target dan realisasi ekonomi bisa berbeda jauh hingga 1 persen, masalahnya adalah di kredibilitas itu sendiri," terang dia.
Sementara itu, Kepala Ekonom PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Andry Asmoro juga mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2020 mendatang bisa mencapai 5,37 persen. Ekonomi domestik akan menjadi penggerak ekonomi yang paling mumpuni.
Menurut dia, ekspor masih akan terhambat atas perlambatan ekonomi yang menerpa dua mitra utama ekspor Indonesia, yakni China dan AS.
Menurut prakiraan International Monetary Fund (IMF), pertumbuhan ekonomi AS 2020 mendatang akan turun menjadi 1,9 persen atau melemah dibanding proyeksi 2019 yakni 2,3 persen. Kemudian, pertumbuhan ekonomi China juga akan melambat ke 6,1 persen di 2020 dari proyeksi sepanjang 2019 yakni 6,3 persen.
Maka dari itu, ia menaksir bahwa pertumbuhan ekspor 2020 nanti bisa mencapai 6,7 persen, tapi pertumbuhan impornya akan lebih kentara dengan nilai mencapai 7,1 persen. "Namun, di tengah beberapa tekanan eksternal, akan ada banyak hal yang bisa mempengaruhi perbaikan pertumbuhan ekonomi di 2020 mendatang," ujar Andry.
Menurut Andry, investasi seharusnya sudah bisa kembali berkontribusi positif ke pertumbuhan ekonomi karena investor sudah tidak lagi menunggu (wait and see) usai pemilihan umum dan proyek-proyek infrastruktur milik Presiden Joko Widodo sudah bisa berfungsi di tahun depan.
Selain itu, investasi seharusnya masih bisa berjalan dengan baik lantaran bank sentral AS The Fed diperkirakan hanya akan menaikkan satu kali suku bunga acuan Fed Rate di tahun depan. Sehingga, dampaknya mungkin tidak sekencang tahun lalu.
Adapun, kenaikan Fed Rate sempat menghambat kesempatan ekonomi Indonesia bertumbuh lebih baik di tahun kemarin. Dengan demikian, Bank Indonesia perlu melakukan stabilitas ekonomi dengan menaikkan suku bunga acuan, namun dampaknya ke pembiayaan sektor riil menjadi mahal.
"Dan ke depan, seiring fokus pemerintahan Jokowi ke arah pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), maka investasi yang berorientasi soft infrastructure akan marak seperti health care, pendidikan, dan ekonomi digital. Jadi, masih ada kesempatan ekonomi bisa tumbuh, meski tekanan datang dimana-mana," papar Andry. (agi)
from CNN Indonesia http://bit.ly/2WutPho
via IFTTT
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Agar Pertumbuhan Ekonomi Tahun Depan Tak 'Gigit Jari' Lagi"
Post a Comment