Inovasi itu pun menyorot perhatian publik. Pasalnya, baru pertama kali Indonesia melakukan pencatatan penduduk yang dilakukan secara digital walaupun pencatatan secara manual tetap diberlakukan pada tahap kedua dengan cara menyambangi setiap rumah warga.
Bukan tanpa tujuan, langkah ini dicanangkan agar proses pendataan penduduk Indonesia lebih efisien, serta meminimalisir potensi kesalahan data dalam pencatatan penduduk.
Dari sisi waktu, pengumpulan data sensus ditargetkan rampung kurang dari setahun. Mulai dari tahap awal yang dicanangkan 15 Februari hingga 31 Maret 2020 lalu tahap kedua dijadwalkan pada Juli 2020. Dalam kurun waktu dua hari, Kepala BPS Suhariyanto mengaku mendapat respons lebih dari 568 ribu orang. Ia menyebut sensus secara digital ini juga akan mengurangi pengeluaran pemerintah dengan penghematan apabila diimplementasi lebih lanjut.
"Dari sisi biaya, akan save (hemat) luar biasa. Di sisi lain, kesadaran masyarakat juga akan meningkat," jelasnya.
Kendati dinilai mempermudah kinerja pemerintah dalam mengumpulkan data penduduk, Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet merasa pemerintah perlu mengkaji penerapan sensus online lebih matang.
Pasalnya, ia menyebutkan terdapat ketimpangan pengguna internet yang tak merata di seluruh wilayah Indonesia, seperti wilayah-wilayah Timur Indonesia. Dengan ketimpangan tersebut, Yusuf khawatir program pendaftaran mandiri secara online berpotensi tidak efektif di beberapa wilayah.
"Di Pulau Jawa persentase total pengguna internet mencapai 57 persen. Namun, kalau lihat Sulawesi, Maluku, dan Papua digabung hanya mencapai 10 persen. Artinya sensus online ini memang akan kurang di efektif di Wilayah Timur Indonesia," kata Yusuf saat dihubungi CNNIndonesia.com.Meski demikian, Yusuf tetap menilai langkah efisiensi survei dengan menggunakan teknologi itu patut diapresiasi. Hanya saja, Ia menyebut pemerintah harus meyakinkan sensus tersebut bakal diimplementasikan secara baik dan terukur, yakni dari sisi teknis maupun dampak ekonomis yang diberikan.
Sebab, Yusuf menyebut sensus penduduk akan sangat berperan besar dalam strategi implementasi kebijakan perekonomian dalam negeri.
Apabila tidak efisien, Yusuf khawatir akan timbul masalah dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah. Pada akhirnya, hal itu juga berdampak terhadap perekonomian negeri dalam skala yang besar.
 BPS mengadakan sensus penduduk online pada 15 Februari hingga 31 Maret 2020. (CNN Indonesia/Safir Makki). |
Keamanan Data
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati tak menampik potensi keuntungan yang didapatkan negara apabila sensus tersebut berjalan dengan lancar.
Enny menyebut dengan diberlakukannya sensus secara online, pemerintah dapat menghemat pengeluaran dari implementasi sensus manual yang selama ini dilakukan. Akan tetapi, Enny merasa penghematan yang berlaku pun tidak akan terlalu besar.
"Kalau menghemat tentu, tapi akan signifikan menghemat biaya saya rasa tidak juga. Kalau berkaca pada belum meratanya kualitas internet, BPS masih harus mengeluarkan biaya untuk petugas survei di remote area yang tentu memerlukan transportasi, akomodasi, dan honor," tuturnya.
Namun, Enny menyebut sensus online tetap mampu menekan kendala dari sisi teknis seperti sulitnya mengatur waktu dalam bertemu dengan seluruh responden ataupun masyarakat, serta akses ke daerah-daerah terpencil. Dengan kedua masalah yang menghantui setiap sensus penduduk itu, BPS belum dapat menghasilkan data yang mendekati tingkat akurasi 100 persen selama ini."Memang (sensus manual) memiliki banyak kendala, makanya selama ini data dari BPS itu kesulitan untuk memenuhi kesempurnaan dari seluruh populasi, dengan Margin Of Error-nya masih 3 sampai 4 persen, karena tidak semua penduduk dapat memberikan informasi," jelasnya.
Di saat yang sama, Enny juga mengkhawatirkan sisi lain dari diadakannya sensus secara online tersebut, yakni sisi keamanan. Sebab, dengan data besar kependudukan yang diakses melalui teknologi digital, Enny menyebut pintu kerentanan peretasan pun terbuka lebar bagi beberapa oknum yang ingin menyalagunakan data tersebut.
"Secara teknis memang akan memudahkan. Tetapi kalau ini tidak dilakukan dengan teknologi yang benar-benar aman, potensi kebocoran data dari masyarakat sangat besar. Hal tersebut sangat berbahaya, karena data-data didalamnya berisi NIK, identitas profil dari penduduk. Kalau informasi tersebut sampai bocor (tidak aman), bisa disalahgunakan," ungkapnya.
Enny kemudian memberikan contoh seperti kasus pembobolan rekening yang dialami oleh wartawan senior Ilham Bintang beberapa waktu yang lalu. Ia menyebut hal tersebut berpotensi akibat data digital yang dapat diakses dengan penyalahgunaan teknologi."Nasabah yang ada di perbankan itu hampir sama dengan NIK kita. Transaksi digital seperti fintech dan sebagainya, informasi yang dibutuhkan kan seperti NIK, tanggal lahir," ungkapnya.
Untuk itu, Enny menyarankan pemerintah untuk memastikan masyarakat bahwa data-data yang dihimpun secara online dapat terjaga dengan baik, dari sisi internal BPS, maupun ancaman eksternal yang dilakukan beberapa oknum yang menyalahgunakan teknologi digital.
Kepastian tersebut, lanjut Enny, juga dapat meningkatkan tingkat kerelaan masyarakat dalam ikut berpartisipasi memenuhi data sensus penduduk.
"BPS bisa meyakinkan bahwa sistem yang digunakan untuk mendata benar-benar aman. Supaya masyarakat juga memiliki trust melalui online. Karena kalau masyarakat mempertanyakan keamanannya, saya khawatir data-data yang diisi oleh masyarakat bukan data yang valid," pungkasnya.
(sfr)
from CNN Indonesia https://ift.tt/38NKkIc
via IFTTT
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Menakar Efisiensi Sensus Penduduk Online"
Post a Comment