Dicoret dari Negara Berkembang, 12 Persen Ekspor RI Terancam

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian menyebut keputusan Amerika Serikat (AS) mencabut status Indonesia sebagai negara berkembang di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) bakal berdampak pada kinerja ekspor dalam negeri. Pasalnya, pencabutan tersebut bisa berdampak pada pemberian fasilitas Generalized System of Preferences (GSP) atau keringanan bea masuk impor dari AS.

Dikhawatirkan, pencabutan tersebut bisa menghilangkan fasilitas GSP yang telah diterima Indonesia dari AS. Dan kalau kekhawatiran tersebut benar terjadi, ekspor Indonesia ke AS berpotensi tertekan.

Apalagi, nilai ekspor Indonesia ke AS cukup besar. Data BPS pada sepanjang 2018 lalu, nilai ekspor RI ke AS mencapai US$18,439 miliar atau setara Rp253,674 triliun (kurs Rp13.757 per dolar AS). Nilai tersebut mencapai 12,9 persen dari total ekspor Indonesia.

"Keputusan US itu terkait fasilitas perdagangan. Konsekuensinya masalah GSP dan sebagainya. Indonesia keluar dari itu (negara berkembang), ada konsekuensi dari fasilitas. Pasti ada pengaruh, kan 12,9 persen ekspor RI ke AS," kata Susiwijono, di Jakarta, Senin (24/2). Susiwijono mengatakan dampak ekspor tersebut berpotensi memperparah defisit neraca dagang antara AS dengan Indonesia. Untuk meredam dampak tersebut, pemerintah telah mempersiapkan beberapa langkah.

Sayangnya, ia tak menjelaskan detil apa saja yang bakal dilakukan pemerintah. Ia hanya mengaku, pihak Kementerian Perdagangan kini sedang mengkaji cara untuk menanggulangi defisit tersebut.

"Teman-teman (Kementerian) Perdagangan sedang menghitung semuanya, karena pasti berpengaruh ke GSP," pungkasnya.

Sebelumnya, AS mencabut status negara berkembang Indonesia di WTO. Pencabutan status ini berpotensi membuat RI kehilangan fasilitas perdagangan ekspor dan impor yang umumnya diterima oleh negara-negara berkembang.

[Gambas:Video CNN]
Ekonom Universitas Indonesia Fithra Faisal Hastiadi menyebut pencabutan status negara berkembang membuat Indonesia berpotensi tidak menerima fasilitas Official Development Assistance (ODA) yang merupakan alternatif pembiayaan dari pihak eksternal untuk melaksanakan pembangunan sosial dan ekonomi.

Padahal, melalui ODA sebuah negara berkembang tidak hanya mendapat pendanaan dari pihak eksternal melainkan juga memperoleh bunga rendah dalam berutang.

Fithra melanjutkan, dampak terburuknya akan muncul terhadap perdagangan, karena Indonesia akan menjadi subjek pengenaan tarif lebih tinggi akibat tidak mendapat fasilitas sebagai negara berkembang.

"Apalagi kita sekarang sudah menerima fasilitas pengurangan bea masuk Generalized System of Preferences (GSP) pasti ini juga akan berakhir dengan perubahan status ini," tutur dia.

(ara/agt)

Let's block ads! (Why?)