Pangkalan Kapal Ikan Dikebut Bukan Karena Konflik Natuna

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyebut rencana pembangunan pangkalan kapal ikan nelayan di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, tak semata-mata dilakukan karena konflik dengan kapal-kapal asing di perairan tersebut.

Suharso mengatakan rencana itu sejatinya sudah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Hanya, persiapannya baru kembali dibicarakan di tengah konflik perairan Natuna.

"Oh tidak (karena konflik Natuna). Itu sudah ada (di RPJMN), cuma orang kan tidak baca detail semua itu," ucap Suharso, Kamis (9/1).

Sayangnya, ia masih enggan membuka rincian rencana pembangunan pangkalan kapal ikan nelayan di Natuna. Ia mengatakan mekanisme lebih lanjut ada di tangan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Begitu pula dengan kisaran anggaran yang disiapkan dan pihak-pihak yang akan digandeng dalam pembangunan pangkalan kapal ikan nelayan. "Pokoknya dalam lima tahun yang akan datang ini (pembangunannya)," tuturnya.

Lebih lanjut, kata Suharso, pembangunan pangkalan kapal ikan nelayan sesuai RPJMN sejatinya juga akan menyasar beberapa titik di wilayah perairan Indonesia. Namun, lagi-lagi, ia enggan merincinya.

"Intinya bukan hanya di Natuna, kami akan punya enam titik. Saya tidak tahu persis, khawatir salah, tapi salah satunya di Natuna. Lalu, Saumlaki dan Tual (Maluku)," katanya.

Di sisi lain, Suharso mengatakan pemerintah juga akan membangun pangkalan militer laut di Natuna. Rencana ini juga sudah dipetakan dalam RPJMN dan akan dieksekusi oleh Kementerian Pertahanan. "Tahunnya (pembangunan) nanti tanya dengan Kemenhan," imbuhnya.
[Gambas:Video CNN]
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan bakal membangun pangkalan kapal ikan nelayan di Natuna. Namun, pemerintah tengah mengubah lokasi pangkalan tersebut.

Perubahan lokasi dilakukan demi mendukung aktivitas perikanan para nelayan yang didatangkan dari Pantai Utara (Pantura) Jawa. Pasalnya, dibutuhkan lokasi yang lebih luas untuk kapal para nelayan Pantura yang datang ke Natuna.

"Kami mengulang lagi desain Natuna untuk pangkalan kapal ikan masuk, dulu sudah dibuat, tapi tidak tuntas. Kemudian letaknya di selatan, kami mau letaknya di utara," ungkap Luhut.

Menurut Luhut, kebutuhan luasan lokasi pangkalan kapal ikan tidak hanya meningkat karena jumlah nelayan yang didatangkan dari Pantura cukup banyak, yaitu mencapai 120 orang. Namun juga karena pemerintah ingin nelayan bisa menggunakan kapal dengan kapasitas di atas 30 GT.

Tak hanya soal lokasi pangkalan kapal, Luhut mengatakan desain baru pengembangan Natuna juga menentukan lokasi kapal pengisian bahan bakar dari PT Pertamina (Persero). Begitu pula dengan kapal patroli pengawas di perairan tersebut.

"Lalu (kapal) tanker dari Pertamina sudah dapat, dengan demikian mereka (kapal Pertamina) di tengah laut. Patrolinya juga kami buat nanti," katanya.

Di sisi lain, Luhut mengaku tidak khawatir dengan pemindahan lokasi pangkalan kapal ikan dari selatan ke utara, meski ada anggapan kawasan utara cukup rawan karena akan bersinggungan langsung dengan kapal-kapal asing yang masuk perairan Natuna.

"Ah tidak urusan, mereka kan tidak masuk ke teritorial kami. Masih ke ZEE, tapi kalau ke ZEE atau ke teritory kami belum ada anunya (kewenangannya)," jelasnya.

Perairan Natuna kembali jadi sorotan karena sejumlah kapal China ketahuan melakukan aktivitas perikanan di kawasan tersebut. Padahal menurut Konvensi Hukum Laut Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) atau United Nations Convention for the Law of the Sea (UNCLOS) perairan Natuna merupakan Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia.

Atas hal ini, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi sempat melayangkan nota protes, tetapi Kementerian Pertahanan China bersikukuh mengklaim Natuna bagian dari Sembilan Garis Putus (Nine Dash Line). Kendati menempuh jalur diplomasi, namun TNI masih bersiaga di perairan Natuna.

(uli/bir)

Let's block ads! (Why?)