Menteri Edhy Ingin Kapal Besar di Natuna Tak Ganggu Nelayan

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri KKP Edhy Prabowo menegaskan kehadiran kapal berukuran besar di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dekat perairan Natuna, Kepulauan Riau, tidak akan bentrok dengan nelayan tradisional setempat.

Sebelumnya, pemerintah berencana memobilisasi kapal-kapal besar dari Jawa untuk melaut di dekat perairan Natuna. Hal itu dilakukan untuk menunjukkan kehadiran Indonesia di zona perbatasan itu.

"Kami kasih ijin (tetapi) jangan sampai mereka melautnya di tempat nelayan nelayan tradisional," ujar Edhy usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Bogor, Selasa (14/1).

Edhy mengungkapkan minimnya kehadiran nelayan di dekat perairan Natuna terjadi karena ukuran kapal nelayan setempat kecil. "Dari hasil pantauan kami, memang tidak banyak yang berlayar ke atas (utara), karena kapal mereka kurang besar," jelasnya.

Sementara, sesuai Surat Edaran Direktorat Jenderal (Ditjen) Perikanan Tangkap tentang Batasan Ukuran Kapal Ikan, pemerintah membatasi ukuran kapal tangkap maksimal 150 GT.
Karenanya, Edhy juga membuka ruang untuk mengevaluasi kembali ketentuan tersebut.

"Kami akan hitung semua. Evaluasi akan kami lakukan. Kami uji publik ke lapangan, yang tidak setuju silakan beri masukan," ujarnya.

Saat ini, sambungnya, pemerintah sudah menerbitkan izin operasi kepada lebih dari 700 kapal dari seluruh Indonesia untuk berlayar di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) yang mencakup Natuna. Ukuran kapalnya bervariasi yaitu dari 40 GT hingga 150 GT.

Selain itu, masih ada 150 kapal ukuran besar dari Jawa yang bisa dimobilisasi ke perairan di utara itu. Kendati demikian, Edhy tidak ingin kehadiran kapal-kapal itu menimbulkan gesekan baru dengan nelayan tradisional.

Edhy juga mengingatkan potensi laut di WPP 711 juga terbatas dan termasuk paling kecil dibandingkan WPP lain.

"Makanya, perlu juga fokus di ZEE lain. Jangan terlalu terpancing di sini (Natuna)," jelasnya.

SKPT Belum Optimal

Selain kehadiran kapal, Edhy juga akan mengoptimalkan peran Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di Natuna. Sebab, SKPT disebut Edhy belum banyak memberi manfaat bagi nelayan setempat.

[Gambas:Video CNN]

Kondisi itu terjadi karena minimnya ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan air bersih. Selain itu, bantuan kapal yang diberikan juga tidak sesuai dengan permintaan nelayan.

"Nelayan situ (Natuna) juga kasih masukan bahwa kapal yang diberikan selama ini adalah kapal fiber yang mereka enggak mau. Mereka maunya kapal kayu," ujar Edhy.

Karenanya, KKP akan menghitung kapal bantuan sesuai kebutuhan nelayan.

"Kalau mau berpikir lurus, tanya dulu kepada penggunanya. Ajak bicara kota, kabupaten, provinsi. Itu PR yang akan saya lakukan," ujarnya.

(fra/sfr)

Let's block ads! (Why?)