Peritel Minta Batas Nilai Impor Bebas Bea Masuk Jadi US$0

Jakarta, CNN Indonesia --

Pengusaha meminta pemerintah untuk menurunkan batas nilai impor barang kiriman yang bebas bea masuk jadi tinggal US$0. Permintaan mereka sampaikan demi menyelamatkan industri dalam negeri.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 Tahun 2018 tentang Ketentuan Impor Barang Kiriman, nilai impor barang kiriman yang kena bea masuk 7,5 persen adalah US$75 sekali kirim.

Dengan demikian, bila ada pengiriman barang impor dengan nilai di atas US$75 per sekali kirim, maka otomatis pengirim akan dikenakan bea masuk sebesar 7,5 persen dari nilai kirimannya. Namun, bila nilai pengiriman barang impor di bawah US$75 per sekali kirim, maka tidak akan dipungut bea masuk.

Ketua Komite Ritel Apindo Tutum Rahanta mengatakan batas nilai tersebut telah disalahgunakan. Saat ini banyak pihak di dalam negeri yang memanfaatkan batas tersebut untuk mengeruk keuntungan. Pihak-pihak tersebut 'mengambil' barang dari luar negeri, memecahnya dalam nilai kecil supaya tidak membayar bea masuk. Setelah masuk ke Indonesia, barang tersebut kemudian diperdagangkan.

Praktik "culas" tersebut kata Tutum telah merugikan industri dan pengusaha di dalam negeri yang menjalankan usaha mereka sesuai aturan. Pasalnya, dengan kecurangan tersebut pihak yang tak bertanggung jawab bisa memasukkan barang tanpa harus membayar pungutan bea masuk dan lainnya dari negara.

"Agar tidak terjadi masalah seperti itu, kami usulkan batasannya diturunkan, kalau perlu US$0 supaya tidak terjadi kebocoran," katanya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (17/12).

Selain menurunkan batas nilai, pihaknya juga meminta pemerintah untuk membatasi kuota pengiriman barang impor.

[Gambas:Video CNN]

"Dalam setahun harus dibatasi, orang dengan alamat ini, barang yang diimpor ini, kalau sudah dibatasi, kalaupun nanti disalahgunakan barangnya untuk dijualbelikan efeknya tidak sebesar sekarang ini," katanya.

Wacana mengevaluasi batas barang kiriman impor yang terkena bea masuk mengemuka. Menteri Perdagangan Agus Suparmanto mengatakan penurunan diperlukan untuk membendung gempuran barang impor yang diperdagangkan secara . Untuk itu, akan berkomunikasi dengan Kementerian Keuangan untuk membahas penurunan batas nilai tersebut.

(agt/sfr)

Let's block ads! (Why?)