"Pansus ini ranah politik. Tetapi bisa gaduh kalau tidak ada kepentingan bersama," ujar Irvan kepada CNNIndonesia.com, Selasa (31/12).
Sekadar mengingatkan Komisi VI DPR menyepakati pembentukan pansus atau panitia kerja (panja) untuk menangani permasalahan Jiwasraya. Proses pembentukan pansus atau panja akan dibahas lebih lanjut usai masa reses anggota dewan.
Pansus, kata Irvan, dibentuk untuk menangani masalah secara komprehensif terkait gagal bayar perusahaan BUMN, tidak cuma Jiwasraya.
Namun, gaduh dalam pansus berpotensi mencuat mengingat sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkap permasalahan Jiwasraya terjadi sejak 10 tahun lalu.Ucapan Jokowi tersebut memicu reaksi dari Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan. Ia mengaku tersinggung dan mengartikan ucapan Jokowi sebagai upaya menyalahkan pemerintahan era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Bahkan, SBY sempat angkat bicara merespons ucapan Jokowi tersebut.
Karenanya, ia mengaku khawatir jika kegaduhan politik tersebut justru akan menghambat penyelesaian kasus Jiwasraya. "Harus diingat bahwa bukan hanya Jiwasraya, tetapi ada BUMN lain yang belum terungkap," tegas Irvan.
Sejumlah partai sudah menyatakan dukungannya terkait pembentukan pansus atau panja Jiwasraya. Partai tersebut meliputi Partai Demokrat, PKB, dan PPP.Saat ini, Jiwasraya tengah terbelit masalah tekanan likuiditas. Manajemen Jiwasraya menyebut ekuitas perseroan negatif sebesar Rp23,92 triliun per September 2019. Sementara, liabilitas perseroan mencapai Rp49,6 triliun, sedang asetnya hanya Rp25,68 triliun.
Tak hanya itu, Jiwasraya juga belum dapat membayar klaim polis jatuh tempo sebesar Rp12,4 triliun kepada nasabah pada 2019.
[Gambas:Video CNN]
(ulf/bir)
from CNN Indonesia https://ift.tt/2F9E946
via IFTTT
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Pansus Jiwasraya, Pengamat Waspadai Kepentingan Politik"
Post a Comment