Masalah yang menjerat eks dirut perusahaan menjadi 'gong' pemberitaan maskapai pelat merah ini. Eks Dirut Garuda Ari Askhara diduga menyelundupkan motor bekas Harley-Davidson dalam pesawat baru Garuda yang diterbangkan dari Toulouse, Perancis.
Dalam pesawat tersebut, tak hanya ada dirut tetapi ada empat direksi lainnya. Belum genap sebulan setelah kedatangan motor gede (mode) selundupan tersebut, Menteri BUMN Erick Thohir 'turun tangan' dan memecat Ari Askhara serta memberhentikan empat direksi lainnya.
Tak berhenti di situ, sebagian pekerja Garuda pun tak mau kalah dan membongkar 'borok' eks Dirut Garuda tersebut. Tapi, sebagian pekerja lainnya justru berlaku sebaliknya dan berusaha 'memoles' citra Garuda. Kedua kubu tersebut bahkan sempat 'perang kembang' di kantor Erick Thohir. Dua kubu ini mengirimkan karangan bunga dengan beragam pesan. Kasus penyelundupan Harley bukan 'coreng hitam' di 'wajah' Garuda. Sebelumnya, Garuda diramaikan kasus manipulasi laporan keuangan.
Semua bermula dari penolakan dua komisaris Garuda Indonesia, Chairul Tanjung dan Dony Oskaria, dalam pengesahan laporan keuangan perusahaan periode 2018.
Keduanya menolak karena tak setuju bila transaksi kerja sama penyediaan layanan konektivitas dalam penerbangan dengan PT Mahata Aero Teknologi yang merupakan piutang masuk ke pos pendapatan dan sudah dibukukan oleh perusahaan. Alhasil, perusahaan negara itu berhasil membalikkan kerugian pada 2017 menjadi laba bersih US$809 ribu pada 2018.
Dari kasus itu, Kemenkeu dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan penyelidikan terhadap laporan keuangan tersebut. Hasilnya, laporan dianggap tidak sah karena tidak sesuai dengan standar pelaporan dan akuntansi.
Kemenkeu pun memberikan sanksi kepada perusahaan agar melakukan pembetulan laporan keuangan. Sementara OJK memberi denda senilai Rp100 juta kepada masing-masing komisaris dan direksi secara kolektif.
Selain dua masalah di atas, masih ada juga kasus yang menjerat eks Dirut Garuda Emirsyah Satar. Dia diduga terlibat pada kasus suap atas suap pengadaan pesawat dan mesin pesawat Airbus SAS dan Rolls Royce PLC ketika ia masih menjabat sebagai Dirut Garuda.Suap diberikan kepada Emir oleh Rolls Royce dalam pengadaan 50 mesin pesawat tipe Airbus A330-300 untuk Garuda Indonesia beberapa tahun yang lalu. Kejadian tersebut menyeret Emir masuk Hotel Prodeo karena ditetapkan menjadi tersangka Tindakan Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Terakhir, kasus yang lebih dari satu dekade lalu menyeret Garuda Indonesia.
Indra Setiawan, Direktur Utama Garuda Indonesia periode 2002-2005 terjerat kasus pembunuhan aktivis Munir. Indra bahkan sudah selesai menjalani vonis hukum penjara selama 1,5 tahun.
Ia mendapat hukuman itu karena dianggap menjadi pihak yang memberi bantuan kepada Pollycarpus, pembunuh aktivis HAM Munir. Bantuan itu sengaja diberikan dengan menugaskan Pollycarpus menjadi staf perbantuan perusahaan dalam penerbangan bersama Munir.
 Harley selundupan eks Dirut Garuda. (CNN Indonesia/Andry Novelino) |
Pengamat BUMN sekaligus Peneliti Senior di Visi Integritas Danang Widoyoko melihat berbagai persoalan di tubuh Garuda Indonesia tak lepas dari ketatnya aturan bisnis penerbangan dan minimnya tekanan untuk mencapai target dari pemerintah.
Dalam hal ini, siapapun direksi yang duduk di 'kursi panas' perusahaan pelat merah itu yakin negara tidak akan membiarkan perusahaan bangkrut.
"Siapapun direksinya, Garuda tidak akan bangkrut. Mereka akan selalu ditomboki oleh pemerintah karena Garuda merupakan perusahaan 'flagship'," ujar Danang kepada CNNIndonesia.com, Rabu (11/12).
Imbasnya, sambung dia, direksi Garuda tidak memiliki tekanan untuk berprestasi dan mencapai target tertentu.
"Harusnya, analoginya seperti sepak bola. Pelatih sepak bola tidak perform, langsung dicopot. Tidak peduli apa yang terjadi yang penting masalahnya target yang harus dicapai. Ukuran norma tidak jelas," jelas Danang.Back-up dari pemerintah juga membuat pihak eksternal tetap percaya dan menempatkan investasi di Garuda. Kebiasaan tersebut menurut Danang harus segara diubah. Pasalnya, jika dibiarkan berlarut-larut bisa merugikan pemerintah.
"Kalau Garuda tidak khawatir, pemerintah yang akan menanggung. Dari pada nombok 5-10 tahun lagi. Lebih baik kerja keras dari sekarang," tegas Danang.
Dia memaparkan beberapa hal yang bisa dilakukan oleh Garuda untuk memperbaiki kinerja dan citra. Pertama, aturan kontrak direksi harus jelas dan harus dievaluasi secara berkala.
"Kontrak direktur harus jelas. Berapa lama? CEO baru targetnya apa? Inovasi apa yang harus dibuat untuk lunasi utang. Tekanan dan sanksi jelas. Jika tak capai target lalu apa?" ungkap Danang.
Kedua, pemerintah dalam hal ini Kementerian BUMN bisa melakukan lelang jabatan seperti yang dilakukan oleh Presiden Jokowi.
"Erick Thohir bisa lakukan lelang jabatan. Adopsi praktik terbaik di swasta. Kalau perlu para calon harus memiliki catatan dan presentasi. Tidak hanya rencana bisnis, tapi bagaimana corporate kultur di internal Garuda. Itu harus dimasukkan, bukan masalah keuangan saja," kata Danang.Dia melihat moril pun menjadi hal yang perlu diperhatikan ketika akan mencari direksi Garuda.
Terkait citra perusahaan, sebelumnya, Pengamat BUMN dan Kepala Lembaga Manajemen FEB UI Toto Pranoto menyatakan sebagai perusahaan terbuka yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI), aspek transparansi menjadi hal penting yang seharusnya harus dilakukan manajemen Garuda.
Jika tak transparan, maka akan mempengaruhi sikap investor dalam melakukan transaksi saham perusahaan. Maklum, sebagian saham Garuda Indonesia juga dimiliki publik.
"Investor akan langsung bereaksi saat terjadi kejadian luar biasa. Apabila dianggap akan berdampak negatif, investor tidak ragu untuk melepas sahamnya," ucap Toto.
Beberapa 'kenakalan' manajemen Garuda Indonesia, sambung Toto, membuktikan bahwa perusahaan tidak patuh dengan aturan yang berlaku, baik di pasar modal maupun sebagai perusahaan penerbangan.
[Gambas:Video CNN] (sfr)
from CNN Indonesia https://ift.tt/2YN0Rbu
via IFTTT
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Garuda Indonesia, BUMN yang Terlalu Lama Dimanja Negara"
Post a Comment