Warga Miskin Makin Membanjir di Tengah Ancaman Resesi Global

Jakarta, CNN Indonesia -- Ancaman resesi ekonomi dunia semakin tampak di depan mata. Ketidakpastian global bertambah lantaran tensi perang dagang Amerika Serikat (AS) dan China belum juga melunak, setelah bersitegang dalam kurun waktu panjang.

Ditambah lagi, AS mengobarkan perang dagang kepada Uni Eropa (UE) baru-baru ini dengan menetapkan tarif impor produk Eropa senilai 6,8 miliar euro atau setara US$7,5 miliar.

Belum lagi, konflik geopolitik yang diawali dengan keluarnya Inggris dari Uni Eropa (Brexit) dianggap turut memberikan sentimen negatif terhadap kondisi ekonomi global.

Tak ayal, Bank Dunia pun semakin pesimis dengan pertumbuhan ekonomi global, khususnya di kawasan Asia Timur dan Pasifik. Wakil Presiden Bank Dunia untuk Asia Timur dan Pasifik Victoria Kwakwa memprediksi pertumbuhan ekonomi negara berkembang di Asia Timur dan Pasifik tahun ini hanya 5,8 persen dari realisasi tahun lalu yang mencapai 6,3 persen.

"Kemudian menjadi 5,7 persen di 2020 dan 5,6 persen di 2021," ucap Victoria dalam laporan East Asia and Pacific Economic Update Oktober 2019 yang bertajuk Weathering Growing Risk dikutip Jumat (11/10).

Ancaman perlambatan ekonomi di Asia Timur dan Pasifik pun juga berimbas pada tingkat kemiskinan di kawasan tersebut. Bank Dunia meramalkan lebih dari 7 juta warga di negara berkembang yang tinggal di Asia Timur dan Pasifik hidup di bawah garis kemiskinan dengan penghasilan sebesar US$5,5 per hari.

"Ketika pertumbuhan melambat, demikian juga tingkat penurunan kemiskinan," ucap Victoria.

Kalau ekonomi dan tingkat kemiskinan di Asia Timur dan Pasifik akan memburuk, bukan tidak mungkin Indonesia bakal bernasib sama. Terbukti, Bank Dunia memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 5 persen tahun ini dari perkiraan sebelumnya yang mencapai 5,2 persen.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal mengatakan ancaman resesi yang menyelimuti ekonomi global akan meningkatkan kemiskinan di dalam negeri. Pasalnya, permintaan dunia bakal turun, sehingga nilai ekspor sulit meningkat.

"Kalau ekspor tidak bisa naik, artinya berpengaruh ke penjualan perusahaan. Sementara daya beli di dalam negeri belum sembuh, jadi penjualan di dalam negeri juga terganggu," ucap Faisal kepada CNNIndonesia.com.

Penurunan permintaan dari luar dan dalam negeri jelas akan membuat perusahaan mengurangi produksinya. Dengan demikian, kinerja perusahaan pun akan terdampak.

"Kalau produksi turun, kinerja turun lalu terus seperti ini maka akan mengurangi jumlah karyawan karena ada ongkos mahal yang harus dibayar kan," terang dia.

Bila kondisi tak kunjung pulih, maka berpotensi terjadi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran dari perusahaan swasta. Dampaknya, pendapatan masyarakat akan turun karena tak lagi mendapatkan gaji bulanan seperti sebelumnya.

"Nah kalau begini orang miskin bisa bertambah," imbuh Faisal.

Diketahui, tren ekspor Indonesia akhir-akhir ini terus melemah. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai ekspor turun 7,6 persen secara bulanan menjadi US$14,28 miliar pada Agustus 2019. Sementara, impor melorot lebih dalam sebesar 8,53 persen menjadi US$14,2 miliar.

Lalu, daya beli masyarakat belum pulih sepenuhnya. Walhasil, perusahaan tak bisa begitu saja mengandalkan permintaan dari dalam negeri.

Oleh karena itu, Faisal memperkirakan penduduk miskin di Indonesia akan bertambah per September 2019. Jika benar, maka hal itu bakal berbanding terbalik dibandingkan sebelumnya yang tercatat terus menurun.

Berdasarkan catatan BPS, tingkat kemiskinan Indonesia pada September 2018 turun 25,67 juta orang. Jumlahnya semakin turun pada Maret 2019 sebesar 25,14 juta orang.

"Tingkat kemiskinan September 2019 tidak mungkin turun lagi, kalau pun tidak meningkat, minimal stagnan. Intinya tidak akan turun lagi seperti sebelumnya," papar dia.

[Gambas:Video CNN]

Pemerintah Harus Lebih Ekspansif

Dalam situasi seperti ini, Faisal menyatakan pemerintah perlu menerapkan kebijakan fiskal yang ekspansif. Dalam jangka pendek, ia menyebut daya beli masyarakat perlu diselamatkan.

"Fiskal perlu dilonggarkan agar pelaku usaha yang mengalami tekanan juga tidak terlalu dikejar pajak," ujar Faisal.

Pelonggaran ini, sambungnya, harus dilakukan untuk segala lini sektor usaha, dari perusahaan besar hingga usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Dengan pelonggaran pajak, maka dana yang bisa disisihkan untuk belanja akan semakin banyak.

"Jadi kalau fiskal ekspansif, wajib pajak (WP) tidak terlalu dikejar. Kalau begini dan ada insentif jadinya belanja bisa lebih agresif lagi," katanya.

Namun, pemerintah juga jangan lupa membenahi regulasi agar aliran investasi ke Indonesia meningkat. Dalam jangka menengah dan panjang, ekonomi Indonesia bisa dipompa lewat investasi.

Dengan investasi, jumlah lapangan pekerjaan otomatis akan meningkat. Hal itu akan membuat jumlah pengangguran di Indonesia menurun, sehingga orang miskin di dalam negeri bisa berkurang.

Di sisi lain, Ekonom Universitas Indonesia Fithra Faisal Hastiadi menilai pemerintah juga harus menyelesaikan target pembangunan infrastruktur yang sudah dicanangkan sebelumnya. Hal itu dipandang bisa membantu perusahaan logistik dalam menjalankan usahanya.

Dengan demikian, sektor logistik setidaknya bisa menjadi penahan perlambatan ekonomi dalam negeri. Selama ini, Fithra menyatakan pertumbuhan industri masih kurang optimal karena akses konektivitas yang juga belum terhubung ke seluruh daerah.

"Kalau sekarang koneksi kurang kuat. Padahal, untuk industri bila diukur dari segi ekonomis lebih bagus jalur kereta atau laut. Jadi memotong ongkos," kata Fithra.

Selain itu, ia percaya konektivitas juga akan menarik investasi lebih banyak ke Indonesia nantinya. Sebab, beban biaya perusahaan dalam melakukan pengiriman barang, baik bahan baku maupun produksi semakin murah.

"Untuk jangka panjang bagus mendorong investasi," ujarnya.

Sebagaimana diketahui, investasi merupakan salah satu komponen pertumbuhan ekonomi selain konsumsi rumah tangga dan ekspor. Bila investasi tumbuh positif, maka potensi perlambatan ekonomi dalam negeri juga setidaknya bisa ditekan.

Selain itu, pemerintah harus fokus pada pengembangan sumber daya manusia (SDM). Lagi-lagi, untuk jangka panjang, perbaikan kualitas SDM Indonesia akan memberikan sumbangan positif bagi ekonomi.

"Jangan kemudian dikacaukan dengan target lain seperti pemindahan ibu kota. Jadi first thing first," pungkas Fithra. (lav)

Let's block ads! (Why?)