BUMN di Era Jokowi: Tukang Utang dan Terjerat Korupsi

Evaluasi 5 Tahun Kabinet Kerja

Ulfa Arieza, CNN Indonesia | Jumat, 18/10/2019 11:06 WIB

Jakarta, CNN Indonesia -- Hampir genap lima tahun Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin Negeri Katulistiwa. Berbagai kebijakan berjalan mengacu pada konsep Nawacita yang didengungkan sejak awal masa pemerintahan 2014 lalu.

Salah satu agenda prioritas nawacita ialah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

Pemerintah berupaya merealisasikan agenda itu melalui pembangunan infrastruktur fisik secara masif hampir di seluruh sektor. Tengok saja, pembangunan jalan tol sangat gencar dilakukan dalam kurun waktu 2014-2019.

Berdasarkan data Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), operasional jalan tol pada periode 2015-Juni 2019 tercatat sepanjang 985 Kilometer (Km). Sebagai perbandingan, pembangunan jalan tol selama dua periode kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono hanya sepanjang 212 Km.

Kendati demikian, realisasi itu masih belum mencapai target awal. Pemerintah seharusnya mencapai target operasional jalan tol sepanjang 1.852 Km pada periode 2015-2019.

Namun, jalan tol yang dipastikan dapat beroperasi hingga akhir tahun hanya 1.500 km. Bukan hanya menyambungkan wilayah Pulau Jawa, jalan nasional juga dibangun di Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, hingga Papua.

"Tapi kami upayakan sampai akhir Desember bisa 1.852 Km. Masih kami upayakan terus, ini kan masih 3 bulan lagi," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono belum lama ini.

Selain jalan tol, Jokowi juga berjanji membangun sarana transportasi lain seperti bandar udara (bandara). Jokowi menargetkan dapat membangun 15 bandara baru selama masa kepemimpinannya. Hingga 2018, tercatat baru 10 bandara yang resmi beroperasi.

Jokowi juga menghadirkan mega proyek transportasi modern yang rampung dibangun selama masa kepemimpinannya. Sebut saja, proyek Moda Raya Terpadu (MRT) yang resmi beroperasi pada 24 Maret 2019 silam.

Jokowi juga terus mengebut penyelesaian proyek Light Rail Transit (LRT) Jabodebek yang rencananya rampung 2021. Beberapa proyek transportasi raksasa lain yang masih digarap pemerintah adalah kereta cepat Jakarta-Bandung dan kereta semi cepat Jakarta-Surabaya.

Sayangnya, masih terdapat catatan merah pada fokus pembangunan proyek infrastruktur. Ambisi itu tak disertai dengan amunisi finansial yang mumpuni dari kantong negara.

Sebagai gambaran, dalam RPJMN 2015-2019 kebutuhan dana pembangunan infrastruktur ditaksir mencapai Rp5.519 triliun. Dengan jumlah yang fantastis itu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya mampu membiayai Rp2.215 triliun setara 40,14 persen dari total kebutuhan dana infrastruktur.

BUMN di Era Jokowi: Tukang Utang dan Terjerat Korupsi

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. (Foto: CNN Indonesia/Artho Viando)

Selebihnya, pembangunan infrastruktur diharapkan dapat ditopang swasta sebesar Rp1.692 triliun setara 30,66 persen, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rp1.066 triliun setara 19,32 persen, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Rp545 triliun setara 9,88 persen.

Dalam perjalanannya, proyek pembangunan infrastruktur banyak diserahkan kepada perusahaan pelat merah. Tak banyak pihak swasta yang melirik proyek pembangunan infrastruktur yang dicanangkan oleh pemerintah.

Sejumlah ekonom menilai banyak proyek pembangunan infrastruktur yang tidak layak secara nilai keekonomian. Mirisnya, pil pahit itu terpaksa ditelan oleh perusahaan BUMN karya.

Kondisi ini menyebabkan keuangan perusahaan ikut tertekan. Setidaknya, terdapat empat perusahaan BUMN karya yang menjadi sorotan lantaran mereka paling banyak mengebut proyek infrastruktur, yakni PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Adhi Karya (Persero) Tbk, dan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk.

Senior Vice President Royal Investium Sekuritas Janson Nasrial mengatakan arus kas perusahaan minus lantaran skema pembangunan proyek adalah skema turnkey atau Contractors Pre Financing (CPF). Lewat skema ini, BUMN karya bertugas mendesain, membangun hingga menyelesaikan proyek infrastruktur.

Dengan demikian, perseroan merogoh kocek dalam-dalam untuk menyelesaikan seluruh tahapan itu. Dalam skema ini, perseroan tidak selalu menerima pendapatan penuh di depan, bahkan kerap kali pemerintah baru membayar penuh ketika proyek selesai.

"Jadi tidak mengherankan jika arus kas mereka selalu merah. Tetapi, ketika proyek selesai mereka mendapatkan pembayaran penuh yang mana baru diakui pada periode berikutnya," jelasnya kepada CNNIndonesia.com.

Kekurangan dari sistem turnkey adalah perusahaan terpaksa menambah utang ketika modal pembangunan proyek kurang, sedangkan di satu sisi pembayaran penuh belum dikantongi.

"Makanya, liabilitas perusahaan meningkat," kata Janson.

Ilustrasi. (Foto: ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha)

Atas kondisi itu, mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu mengaku khawatir pembangunan infrastruktur ke depan justru menjadi beban perekonomian, alih-alih mendorong pertumbuhan ekonomi seperti harapan pemerintah. Alasannya, ia menilai beberapa proyek infrastruktur dengan modal besar tak menjawab kebutuhan masyarakat.

"BUMN sudah mulai merasakan kesulitan keuangan, karena proyek tidak layak secara ekonomi tapi kerugian ditanggung BUMN," katanya kepada CNNIndonesia.com.

Tengok saja, Waskita Karya berhasil meraup laba bersih Rp997,82 miliar pada semester I 2019. Akan tetapi, jika ditelaah arus kas perusahaan dengan kode saham WSKT itu minus Rp3,40 triliun.

Sebelumnya, Waskita Karya juga pernah mencatat arus kas negatif pada 2016 sebesar Rp7,76 triliun dan 2017 sebesar Rp5,95 triliun. Sementara itu, liabilitas perusahaan yang menggarap proyek Tol Becakayu itu tembus Rp103,71 triliun pada semester I 2019.

Kondisi keuangan Wijaya Karya pun tak beda jauh. Perseroan berhasil meraup laba sebesar Rp890,88 miliar pada enam bulan pertama 2019. Namun, arus kasnya minus Rp5,47 triliun. Sementara itu, liabilitas pemegang proyek Tol Balikpapan-Samarinda ini konsisten tumbuh tiap tahun hingga mencapai Rp41,83 triliun pada semester I 2019.

Lebih lanjut, Adhi Karya juga berhasil mengantongi laba sebesar Rp215 miliar pada semester I 2019. Tetapi, arus kas kontraktor LRT Jabodebek ini tercatat minus Rp2,52 triliun. Sebelumnya, arus kas Adhi Karya juga pernah terpantau negatif pada 2016 sebesar Rp1,75 triliun dan 2017 sebesar Rp3,2 triliun. Di sisi lain, liabilitas Adhi Karya mencapai Rp25 triliun pada semester I 2019.

Kondisi serupa juga dialami oleh PT PP. Perseroan berhasil meraih laba sebesar Rp363,37 miliar pada semester I 2019. Akan tetapi, arus kasnya minus Rp3,54 triliun dan liabilitas tercatat sebesar Rp37,09 triliun

Said mencontohkan KRL Palembang dan Kereta Bandara Soekarno Hatta yang sepi penumpang. Selain itu, Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) yang terlekat di Kertajati juga tersandera nasib serupa.

Bukan hanya pada proyek yang telah selesai, ia juga mengaku khawatir jika mega proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dan Jakarta-Surabaya bernasib serupa dengan proyek-proyek sebelumnya.

"Infrastruktur periode pertama akan jadi beban kepada Jokowi di periode kedua karena tidak sesuai dengan kebutuhan," tutur Said.

Ilustrasi. (Foto: Dok. Hutama Karya)

Kritik Bank Dunia

Gencarnya pembangunan infrastruktur ini juga menyita perhatian Bank Dunia. Dalam laporan berjudul 'Infrastructure Sector Assesment Program' edisi Juni 2018, Bank Dunia menyatakan pemberian penugasan kepada BUMN menimbulkan masalah berkaitan dengan peningkatan jumlah utang BUMN.

Ambisi Jokowi rupanya tidak terbatas pada sektor infrastruktur.

Jokowi juga mencanangkan mega proyek kelistrikan 35 ribu megawatt (Mw) dalam jangka waktu lima tahun. Dalam rancangan awal, pemerintah bersama PT PLN (persero) dan pihak swasta akan membangun 109 pembangkit.

Terdiri dari 35 proyek oleh PLN dengan total kapasitas 10.681 Mw dan 74 proyek oleh swasta atau Independent Power Producer (IPP) dengan total kapasitas 25.904 Mw. Namun, realisasi proyek yang telah beroperasi secara penuh baru sebesar 11 persen atau 3.792 Mw pe Agustus 2019.

Lagi-lagi, proyek itu juga mempengaruhi arus kas PLN. Sejak 2015 arus kas PLN terus berkurang hingga akhirnya mencapai Rp35,04 triliun pada 2018. Sejalan dengan itu, liabilitas perusahaan setrum terus naik tiap tahun hingga tembus Rp565,07 triliun tahun lalu.

Namun demikian, perseroan berhasil mengantongi laba bersih sebesar Rp11,56 triliun sepanjang 2018. Capaian tersebut meningkat 162 persen dibandingkan perolehan keuntungan 2017 yang hanya Rp4,41 triliun.

Djoko Rahardjo Abumanan, yang saat itu menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama merangkap Direktur Pengadaan Strategis II PLN mengatakan pertumbuhan laba ditopang kenaikan penjualan.

"Penjualan naik, semua naik, namun masih belum seperti yang diharapkan di Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listri. Di RUPTL [penjualan] target tumbuh 7 persen, [realisasinya] ini 5 koma sekian persen, tetapi masih tetap membukukan laba Rp11,6 triliun," ujarnya.

Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan menilai pemerintah perlu melakukan evaluasi pada target 35 ribu Mw. Alasannya, pertumbuhan ekonomi hanya bertengger di angka 5 persen, sehingga konsumsi listrik masyarakat tak tumbuh signifikan. Pun demikian dengan konsumsi listrik industri lantaran pertumbuhan industri juga kurang menggembirakan.

"Jangan sampai 35 ribu Mw berjalan tapi sia-sia karena tidak ada yang membeli," ucapnya.

Selain proyek 35 ribu Mw, Jokowi juga memiliki proyek energi lain yaitu Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga. Dalam proyek ini, pemerintah menunjuk PT Pertamina (Persero) untuk membangun 160 lembaga penyalur BBM Satu Harga yang tersebar di seluruh wilayah terdepan, terluar, dan terpencil (3T).

Pada 1 Oktober 2019, Pertamina telah telah membangun 161 titik lembaga penyalur BBM satu harga dari target 160 titik.

Jika ditelaah, kinerja keuangan Pertamina tak ubahnya dengan PLN. Pertamina memang berhasil mengantongi laba US$660 juta sepanjang semester I 2019.

Namun, arus kas perseroan terus terpangkas dalam empat tahun terakhir hingga menyentuh posisi US$3,16 miliar di 2018. Sejalan dengan itu, liabilitas terus bertumbuh hingga menyentuh US$35,1 miliar pada 2018.

Bersambung ke "Direksi BUMN Terjerat Korupsi" (lav)

1 dari 2

BERIKUTNYA Direksi BUMN Terjerat Korupsi

Let's block ads! (Why?)