Hal tersebut termaktub dalam Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyaluran BBM JBT dan JBKP di Wilayah yang Belum Terdapat Penyalur.
Direktur BBM BPH Migas Patuan Alfon Simanjuntak mengatakan pihaknya bersyukur telah tersedianya tiga sub penyalur yang telah resmi beroperasi di Kabupaten Merauke.
"Hal ini menjadi titik awal bahwa negara hadir untuk membantu masyarakat khususnya di wilayah Kabupaten Merauke yang kami harapkan dapat mendongkrak Kabupaten Merauke menjadi kawasan pangan yang andal di Indonesia Timur maupun nasional," ujar Patuan dalam peresmian, Rabu (16/10).
Sementara itu, Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa menyampaikan bahwa BPH Migas akan terus mendorong masyarakat dan pemerintah daerah khususnya di wilayah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal) dan wilayah yang belum terdapat penyalur untuk membentuk sub penyalur.
Sebagai perwakilan dari sekelompok konsumen pengguna BBM, sub penyalur harus mengantongi kriteria yang ditetapkan guna mendukung percepatan BBM satu harga.
"Sub penyalur sebagai perwakilan konsumen tidak boleh mengambil margin keuntungan. Sub penyalur hanya boleh menambah ongkos angkut dari SPBU terdekat ke lokasi sub penyalur yang besarannya ditetapkan oleh bupati. Salah satu persyaratan pendirian sub penyalur adalah memiliki izin lokasi dari pemerintah daerah; jarak minimal 5 km dari APMS atau 10 km dari SPBU atau atas pertimbangan lain yang dapat dipertanggungjawabkan; serta memiliki data konsumen pengguna yang kebutuhannya telah diverifikasi oleh pemerintah daerah setempat," ujar Fanshurullah pada kesempatan terpisah.
Diketahui, tiga sub penyalur yang diresmikan di Kabupaten Merauke antara lain Sub Penyalur Riadi di Kampung Anumbob, Distrik Kurik IV; Sub Penyalur M. Sutekat di Kampung Sumber Mulya, Distrik Kurik IV; dan Sub Penyalur Erdiana Veronitasari di Kampung Harapan Makmur.
from CNN Indonesia https://ift.tt/32ntRY7
via IFTTT
Bagikan Berita Ini
0 Response to "BPH Migas Resmikan 3 Sub Penyalur BBM di Kabupaten Merauke"
Post a Comment