Sri Mulyani Amati Sinyal 'Lampu Kuning' Surat Utang RI

Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bakal memantau sinyal 'lampu kuning' terkait kondisi surat utang Indonesia dari lembaga konsultan internasional, McKinsey & Company.

Dalam laporan bertajuk 'Signs of Stress in The Asian Financial System', McKinsey menyatakan bahwa sekitar 25 persen utang swasta jangka panjang berdenominasi valuta asing (valas) memiliki rasio penutupan bunga (Interest Coverage Ratio/ICR) kurang dari 1,5 kali.

Kondisi itu berisiko lantaran mayoritas laba yang berhasil didapat korporasi pada akhirnya akan digunakan untuk memenuhi kewajiban pembayaran utang. Penggunaan utang sendiri untuk pembiayaan proyek infrastruktur, seperti jalan tol, pembangkit tenaga listrik, hingga energi berbahan mentah.

Selain itu, menurut McKinsey, posisi utang Indonesia harus diwaspadai mengingat ada risiko perlambatan ekonomi dunia di tengah perang dagang antara Amerika Serikat dan China. Hal tersebut membuat McKinsey memberi sinyal kewaspadaan akan risiko terulangnya krisis keuangan pada 1997 karena tingginya tingkat surat utang asing yang dimiliki korporasi di dalam negeri.

Sri Mulyani mengungkapkan, sejatinya, pemerintah tidak hanya memantau perkembangan laporan surat utang dari McKinsey saja, namun juga dari berbagai lembaga internasional yang kredibel. Apalagi, laporan terkait perkembangan surat utang dari McKinsey turut menyertakan perbandingan kondisi surat utang dari negara-negara lain di kawasan Asia.

"Kalau ada laporan, kami akan lihat apakah berbeda dari sisi bacaan dengan kami atau tidak. McKinsey buat untuk keseluruhan Asia dan negara-negara berkembang, jadi kami bisa bandingkan itu," ungkap Sri Mulyani di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (23/8).

Selain itu, pemerintah juga melakukan pemantauan secara internal sesuai dengan prosedur pengelolaan surat utang dalam keuangan negara.

Pemantauan tersebut dilakukan bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution selaku rekannya dalam hal pengelolaan kebijakan fiskal.

Kemudian, pemantauan juga akan dilakukan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang didalamnya melibatkan otoritas moneter Bank Indonesia (BI) serta regulator industri jasa keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pasalnya, ketika risiko surat utang meningkat, dampaknya bisa berpengaruh ke berbagai sektor, khususnya sektor keuangan. "Kami terus bersama KSSK akan memonitor sisi perekonomian dalam negeri, sisi sektor keuangan, perbankan dan nonbank, serta bagaimana korporasi secara umum," tekannya.

(uli/sfr)

Let's block ads! (Why?)