Buruh Lokal Keluhkan Gempuran Semen China

Jakarta, CNN Indonesia -- Para buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat pekerja Industri Semen Indonesia (FSPISI) mengeluhkan keberadaan dan penjualan semen China di Indonesia. Anggota FSPISI sekaligus Ketua Serikat Pekerja PT Semen Padang Win Bernadino menyatakan keluhan terutama disampaikan terkait harga jual semen dari perusahaan China yang rendah.

Harga jual tersebut, katanya, mengganggu iklim persaingan usaha di industri semen dalam negeri dan membuat produk lokal semakin tak dilirik oleh pasar. Akibat tersebut sudah bisa terlihat dari pasokan semen berlebihan.

"Industri kan sedang oversupply sekitar 30 juta ton, saat ini masih ada pabrik baru yang akan dibangun. Itu kan mengancam industri di Indonesia," katanya, Kamis (8/8).

Atas masalah itulah, buruh bersama dengan politisi Partai Gerindra Andre Rosiade mengadukan masalah tersebut ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Tuduhan yang mereka laporkan, yakni perusahaan semen China telah melakukan predatory pricing atau banting harga demi menyingkirkan industri semen dalam negeri.

"Semen Tiongkok melakukan predatory pricing, sengaja jual rugi semen produksi mereka, dan menghancurkan produksi dalam negeri," kata Andre.

Andre mengancam, jika KPPU tak serius menanggapi hal ini, maka ia akan membentuk panitia khusus (pansus) di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ketika dirinya sudah dilantik sebagai anggota legislatif.

"Saya nanti setelah menjadi anggota dewan tidak ragu untuk membentuk Pansus di DPR RI untuk membuka ini, seandainya laporan kami ke KPPU hari ini tidak digubris," tegas dia.

Sementara itu, Kepala Biro Humas dan Kerja Sama KPPU Deswin Nur menyatakan telah menerima laporan dari Andre terkait kasus gempuran produk semen dari China dan pembentukan yang jauh lebih murah dibandingkan dengan produk lokal.
[Gambas:Video CNN]
Namun, ia mengaku pihaknya masih akan meneliti beberapa bukti yang dibawa oleh Andre.

"Setelah ini kami pelajari dokumennya, kelengkapannya. Apakah bukti-bukti awal sudah ada, kami lengkapi dulu semua," paparnya.

Ia belum bisa memastikan apakah laporan ini akan naik ke level penyelidikan dalam beberapa waktu mendatang. Deswin menyebut memiliki waktu sekitar satu bulan untuk mengecek detail laporan ini.

"Tapi segera diputuskan, tidak mungkin ditunda-tunda," pungkasnya.

(aud/agt)

Let's block ads! (Why?)