Penyaluran KUR Tembus Rp65 Triliun per Mei 2019

Jakarta, CNN Indonesia -- Realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) tercatat mencapai Rp65,5 triliun sepanjang Januari-Mei 2019. Angka itu setara 46,78 persen dari target penyaluran tahun ini yang sebesar Rp140 triliun.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengklaim penyaluran KUR sudah cukup ampuh menyasar 'wong cilik' sesuai dengan harapan pemerintah. Terbukti dengan penyaluran KUR ke sektor usaha mikro yang mencapai 65,1 persen dari total realisasi.

Sementara sisanya disalurkan ke sektor usaha kecil sebesar 34,58 persen dan KUR ke Tenaga Kerja Indonesia (TKI) 0,35 persen dari total realisasi.

"Penyaluran telah menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap pemerataan akses pembiayaan untuk usaha kecil," ucap Darmin ketika mengevaluasi kinerja penyaluran KUR di kantornya, Jakarta, Rabu (3/7).

Berdasarkan sektor ekonomi, baru sekitar 42,9 persen penyaluran KUR menyasar sektor produksi. Sisanya, mengalir ke sektor perdagangan.

Sektor produksi ini meliputi pertanian, perikanan, industri, konstruksi, pariwisata, dan jasa-jasa. Namun, pemerintah sejatinya ingin penyalurannya KUR ke sektor produksi mencapai kisaran 60 persen dari total target nominal KUR.

Selain itu, pemerintah masih punya pekerjaan rumah agar penyaluran KUR tidak hanya didominasi di Pulau Jawa. Saat ini, penyaluran KUR ke Pulau Jawa mencapai 55,5 persen.

Sedangkan penyaluran ke luar Pulau Jawa masih terbilang minim. Pulau Sumatera misalnya, hanya sekitar 20,2 persen. Lalu, Pulau Sulawesi 9,9 persen. Sisanya tersebar ke pulau-pulau lain.

Secara keseluruhan sejak program KUR dijalankan, nilai kredit yang sudah dialirkan ke masyarakat mencapai Rp398,9 triliun pada periode Agustus 2015 sampai Mei 2019. "Oustandingnya Rp149,5 triliun dan NPL (rasio kredit macet) 1,35 persen," katanya.

Untuk tahun depan, Darmin memperkirakan target penyaluran KUR bisa mencapai Rp150 triliun atau meningkat 7,14 persen dari target tahun ini.

"Diusulkan anggaran subsidi bunga kUR dalam APBN sebesar Rp13,77 triliun," katanya.

Selain itu, pemerintah juga memperluas pembiayaan KUR syariah yang bisa disalurkan dengan akad syariah tidak hanya murabahah tetapi juga musyarakah, ijarah, dan mudharabah.

"Saat ini, KUR syariah bisa disalurkan dengan akad syariah lainnya sepanjang tidak merubah proses bisnis KUR," terangnya.

Ancam Turunkan Platform

Menurut Deputi Bidang Pembiayaa Kementerian Koperasi dan UMKM Yuana Sutyowati, pemerintah akan kembali menjalankan kebijakan pengurangan nilai platform kredit bagi bank yang tidak bisa memperbesar aliran KUR ke sektor produksi. Kebijakan ini sejatinya sudah pernah dilakukan pada tahun lalu ketika bank tidak mencapai target penyaluran KUR ke sektor tersebut.

"Ini supaya mereka memperbaiki dan memang ini regulasi yang jelas dari Pak Menko di Permenko Nomor 8 Tahun 2018," ungkapnya.

Padahal, menurutnya, penyaluran KUR yang tinggi ke sektor produksi sangat dibutuhkan. Sebab, sektor tersebut menyerap banyak tenaga kerja dibandingkan sektor perdagangan.

Selain itu, dampak ekonomi bila menyalurkan KUR ke sektor produksi bisa lebih tinggi. Pasalnya, bisa menambah nilai produk, volume produksi, hingga menggerakkan sektor industri dari hulu ke hilir.

Terkait bank yang belum mencapai target penyaluran, ia mengatakan hampir semua bank belum memenuhi target tersebut. Begitu pula dengan bank-bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN), seperti Bank Mandiri, BNI, dan BRI.

"Mereka hampir 85 persen dari target KUR tahun ini, tapi mereka termasuk bank besar yang belum memenuhi (target penyaluran ke sektor produksi)," jelasnya.
[Gambas:Video CNN]
Kendati begitu, Yuana mengatakan sejatinya ia maklum dengan masih minimnya realisasi penyaluran KUR ke sektor produksi. Sebab, aliran uang dari para debitur biasanya lebih 'seret' ketimbang yang berbisnis di sektor perdagangan.

Namun, ia berharap tantangan ini tidak membuat bank kendur semangat dalam menyalurkan KUR ke sektor produksi. (uli/lav)

Let's block ads! (Why?)