Sebagai pembanding, ekonomi Indonesia sepanjang kuartal I 2019 hanya tumbuh 5,07 persen, atau di bawah target pertumbuhan ekonomi tahun ini yang dipatok 5,3 persen.
"Perkiraan batas bawah menunjukkan risiko global yang meningkat, sedangkan perkiraan proyeksi batas atas menunjukkan potensi pertumbuhan ekonomi apabila semua unsur penyumbang pertumbuhan dapat diwujudkan," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani saat menyampaikan tanggapan atas masukan sejumlah fraksi DPR terkait Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) dalam sidang paripurna di DPR, Selasa (11/6).
Wanita yang akrab disapa Ani ini mengungkapkan dalam pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral Negara G20 di Jepang beberapa waktu lalu, kondisi perekonomian global masih dipenuhi tantangan dan ketidakpastian. Penyebabnya, perang dagang yang memanas, persaingan geopolitik, dan fluktuasi harga komoditas.
Tak ayal, sejumlah lembaga internasional memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global tahun ini serta investasi dan perdagangan global melemah.
"Pertumbuhan ekonomi dunia (2019) dipangkas 0,3 persen menjadi hanya 2,6 persen menurut Bank Dunia, 3,3 persen menurut IMF, dan 3,2 persen menurut OECD. Pertumbuhan perdagangan global hanya mencapai 2,6 persen merupakan yang terendah sejak krisis keuangan global 2008, " ujarnya.
Menurut Ani, perkiraan pertumbuhan ekonomi tahun depan dilandasi oleh terjaganya pertumbuhan konsumsi, investasi, dan ekspor dengan dukungan belanja pemerintah secara proporsional.
Konsumsi akan dijaga dengan menjaga daya beli melalui tingkat inflasi yang terkendali serta program bantuan sosial yang komprehensif.
Dari sisi investasi, peningkatan dilakukan dengan perbaikan dan penyederhanaan regulasi, perbaikan iklim investasi dan pemberian fasilitas dan promosi investasi.
"Hal ini sejalan dengan pendapat Fraksi Hanura agar pemerintah lebih proaktif dengan menjajaki langsung perusahaan yang akan berinvetasi di Indonesia," ujarnya.
Di saat bersamaan, pemerintah tetap harus waspada dengan gejolak arus modal global seperti yang terjadi pada 2018 yang berpotensi menggerus investasi.
Pemerintah juga akan meningkatkan ekspor dengan mengupayakan melalui kerja sama perdagangan bilateral dengan Afrika, Eropa Timur, Timur Tengah, dan Asia Tengah.
Selain mengerek pertumbuhan ekonomi, di saat yang sama, pemerintah juga fokus untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, pertumbuhan ekonomi harus bersifat inklusif dan berkualitas sehingga bisa menekan angka pengangguran dan kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan.
"Pemerintah juga sependapat dengan Fraksi Gerindra dan Fraksi Golongan Karya bahwa untuk mencapai angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas dibutuhkan upaya ekstra keras dan sinergi lintas sektoral dari semua komponen bangsa, baik eksekutif dan legislatif, " jelasnya.
Lebih lanjut, jumlah penduduk usia muda yang besar juga harus diiringi dengan peningkatan keahlian dan keterampilan agar bisa mendongkrak produktivitas. Karenanya, pemerintah akan bekerja sama dengan dunia usaha untuk memperbaiki kualitas dan produktivitas tenaga kerja dengan memanfaatkab teknologi dan kegiatan penanaman modal baik domestik dan asing.
"Penyerapan teknologi melalui proses produksi dan pengetahuan yang dibawa oleh penanaman modal asing sejalan dengan pandangan fraksi Gerindra untuk membatasi tenaga kerja asing hanya untuk profesi yang membutuhkan keahlian, ujarnya.
[Gambas:Video CNN]
Tahun depan, pemerintah akan tetap melanjutkan pembangunan infrastruktur di Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Terlebih, dampak pembangunan infrastruktur telah dirasakan masyarakat misalnya pada saat mudik lebaran lalu.
"Infrastruktur juga menopang pemerataan pembangunan dan menopang usaha kecil dan menengah dalam akses pasar dan memanfaatkan ekonomi digital dan e-commerce," ujarnya. (sfr/lav)
from CNN Indonesia http://bit.ly/2MEwEZI
via IFTTT
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Pemerintah Sebut Target Ekonomi 2020 Penuh Kehati-hatian"
Post a Comment