Kadin Minta BI Mengacu The Fed untuk Turunkan Suku Bunga

Jakarta, CNN Indonesia -- Kalangan pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai Bank Indonesia (BI) lebih baik menurunkan tingkat suku bunga acuan setelah bank sentral Amerika Serikat (AS) Federal Reserve memangkas bunga acuannya.

Artinya, bank sentral nasional tak perlu buru-buru memangkas tingkat bunga acuan, meski bank sentral di negara lain sudah melakukan penurunan bunga acuan.

Pandangan ini disampaikan oleh salah satu anggota Kadin, yaitu Wakil Ketua Kadin Bidang Kebijakan Moneter, Fiskal, dan Publik Raden Pardede. Menurut Raden, BI tak perlu 'latah' dan lebih baik menunggu The Fed agar penyesuaian terhadap sumber likuiditas di Indonesia bisa dilakukan secara bertahap.

Ia menjelaskan suka tidak suka, kebijakan moneter bank sentral AS perlu ditunggu lebih dulu karena menjadi patokan bagi kondisi pasar uang dunia. Bila BI menurunkan tingkat suku bunga acuan lebih dulu, maka akan terjadi penurunan imbal hasil (yield) surat utang Indonesia.

Padahal, surat utang merupakan salah satu sumber likuiditas bagi Indonesia. Menurut Raden, bila ini terjadi bukan tidak mungkin akan ada pergeseran ketertarikan investor dari surat utang Tanah Air ke negara-negara maju, termasuk AS.

Apalagi, sambungnya, saat ini pergerakan arus modal asing masih cenderung meninggalkan Tanah Air. Hal ini tercermin dari catatan keluarnya arus modal asing (capital outflow) yang tak sedikit dalam sebulan terakhir. Hal ini terjadi karena meningkatnya ketidakpastian akibat perang dagang antara AS-China.

"Menurut saya tidak harus ikut sekarang, jangan agresif karena bagaimana pun harus juga menjaga dari sisi arus modal. Kalau terlampau agresif, jangan-jangan arus modal kita (yang masuk ke Indonesia) bisa keluar," ungkap Raden di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (12/6).

Lebih lanjut, Raden menjelaskan pertimbangan penurunan tingkat suku bunga acuan terhadap likuiditas dari modal asing perlu diperhitungkan karena turut mempengaruhi nilai tukar rupiah. Bila arus modal asing menurun, maka akan terjadi permintaan tinggi terhadap dolar AS.

Ketika permintaan tinggi dan pasokan dolar AS menurun di dalam negeri, maka kurs mata uang Garuda akan melemah terhadap mata uang Negeri Paman Sam itu. Bila rupiah melemah secara dalam, maka hal itu akan memberikan dampak lain bagi perekonomian, yaitu meningkatkan inflasi barang-barang kebutuhan masyarakat.

"Sebenarnya, rupiah boleh melemah, tapi jangan terlampau signifikan. Karena kadang, rupiah yang melemah mungkin sedikit bagus untuk ekspor. Ini persoalan yang agak pelik memang," ucapnya.

Kendati begitu, Raden yang pernah menjadi sekretaris Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) tak menampik bahwa arah kebijakan moneter dunia pada akhirnya memang akan membuat BI perlu menurunkan tingkat suku bunga. Sebab, teori ekonomi membuktikan bahwa penurunan suku bunga acuan bisa menjadi salah satu jurus yang diambil untuk menggairahkan ekonomi yang tengah lesu.

Apalagi, sejumlah lembaga internasional sudah mengubah proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia. Teranyar, Bank Dunia menurunkan 'ramalan' laju ekonomi dunia dari 2,9 persen menjadi 2,6 persen pada tahun ini.

"Arah global memang turun sekarang ini, tapi harus diingat ruang penurunan yang signifikan di AS pun tidak banyak. Jadi arahnya kita perlu ikut, tapi tetap harus diperhitungkan," tekannya.

Menurut perhitungannya, bila The Fed menurunkan tingkat suku bunga acuan sampai 75 basis poin (bps) seperti ekspektasi pasar, maka BI mempunyai ruang penurunan bunga acuan sampai 50 bps pada tahun ini. Namun, bila The Fed hanya memangkas sekitar 50 bps, maka bank sentral nasional mungkin hanya perlu memotong sekitar 25 bps.

"Biarkan The Fed turun dulu perlahan, (BI) tidak perlu ahead of the curve dalam kondisi ini. Jangan lebih dulu turunkan suku bunga," tuturnya.

Jurus Nonmoneter

Di luar kebijakan moneter, menurut Raden, sebenarnya ada langkah lain yang bisa dilakukan sumber likuiditas di Indonesia tetap terjaga. Caranya, dengan melakukan prioritas ulang atas alokasi belanja pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurutnya, sudah saatnya pemerintah selaku pengelola fiskal untuk turut bergerak mendongkrak roda perekonomian melalui realokasi belanja. "Mana pengeluaran yang paling penting dan berdampak lebih besar terhadap ekonomi, maka arahkan ke situ dulu dan tunda untuk sektor lain," ujarnya.

Bila kebijakan itu dijalankan dan berhasil menjaga stabilitas ekonomi di Tanah Air, bahkan turut mendongkrak pertumbuhan, barulah pemerintah bisa mengubah arah prioritas. Selain dari sisi pemerintah, katanya, kepastian sumber likuiditas juga bisa diupayakan oleh korporasi, baik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun swasta.

Caranya, dengan melakukan privatisasi atas aset-aset yang dimiliki. Ia mencontohkan, misalnya privatisasi atas infrastruktur yang sudah berhasil dibangun para BUMN karya.

"BUMN Karya sudah bangun infrastruktur, itu tidak apa mereka jual untuk mendapat dana dan selanjutnya untuk bangun lagi. Itu dikapitalisasi uangnya dan untung, jadi ada recycle aset," pungkasnya. (uli/lav)

Let's block ads! (Why?)