Ombudsman Minta Kemenhub Rajin Periksa Kelaikan Bus

Jakarta, CNN Indonesia -- Ombudsman meminta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengintensifkan pemeriksaan kelaikan bus (ramp check) jelang Lebaran 2019. Permintaan disampaikan karena mereka memperkirakan tahun ini jumlah pemudik yang menggunakan angkutan bus akan meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Peningkatan tersebut dipicu oleh operasi Tol Trans Jawa serta tingginya harga tiket pesawat.

"Ramp check atau pemeriksaan kelaikan bus masih kurang intensif," ujar Anggota Ombudsman Alvin Lie di Gedung Ombudsman, Kamis (23/5).Alvin mengatakan sebelum meminta Kementerian Perhubungan, pihaknya telah mengunjungi sejumlah terminal, di antaranya Terminal Leuwipanjang (Bandung), dan Terminal Pulo Gebang (Jakarta) dan Terminal Baranangsiang (Bogor).Dalam kunjungan tersebut, Alvin menemukan masih banyak bus antar kota dan provinsi yang kursi penumpangnya belum dilengkapi dengan sabuk pengaman. Bahkan, kondisi itu juga ditemukan pada armada bus baru.
"Padahal, peraturannya wajib setiap kursi ada sabuk pengamannya," ujarnya.Selain itu, Alvin juga menemukan bus yang tidak dilengkapi martil pemecah kaca dan alat pemadam api ringan. Pintu keluar darurat di beberapa bus juga masih ada yang terhalang kursi. "Hal-hal seperti ini masih lolos dari ramp check," ujarnya.Selain itu, Alvin juga menyorot belum optimalnya sistem penjualan tiket online pada angkutan bus. Harusnya, angkutan bus bisa meniru angkutan kereta api dan pesawat yang telah menerapkan sistem pembelian secara online sehingga memudahkan dalam menyusun manifes penumpang.Terkait terminal, Alvin menyorot masih ada terminal bus yang belum memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM). Dalam hal ini, masih ada terminal tidak memiliki ruang tunggu layak, toiletnya berbayar dan tidak bersih, tidak ada papan informasi kedatangan dan keberangkatan bus, serta tidak ada manifes penumpang.

[Gambas:Video CNN]

"Hampir semua terminal tidak memiliki manifes penumpang padahal ini berdampak pada keselamatan dan keamanan," ujarnya.Salah satu yang menjadi perhatian Alvin adalah Terminal Bus Baranangsiang di Bogor. Tahun lalu, terminal ini sudah menjadi sorotan karena pelayanannya yang buruk. Tahun ini, kondisinya makin parah karena tidak ada kejelasan siapa pihak yang mengelola terminal."Terminal Bus Baranangsiang ini yang paling mengenaskan. Kondisinya sangat kumuh, sangat tidak manusiawi, sangat tidak menghargai publik," ujarnya. Selain terminal resmi, Alvin juga masih menemukan terminal bayangan yang beroperasi secara ilegal. Padahal, keberadaannya tidak aman bagi penumpang.
Ke depan, Alvin meminta Kemenhub lebih disiplin dalam menegakkan peraturan yang wajib diikuti oleh pelaku usaha. Dengan demikian, pelayanan kepada masyarakat bisa lebih optimal.Dihubungi terpisah, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi mengungkapkan proses ramp check armada bus saat ini masih terus berlangsung."Sekarang laporan (ramp check) sudah ada tetapi belum semuanya. Paling lambat minggu depan sudah terkumpul semuanya," ujarnya.Budi mengungkapkan pemerintah membutuhkan kerja sama dari operator agar bisa melayani masyarakat dengan baik. Misalnya, untuk kewajiban pemasangan sabuk pengamanan di kursi penumpang, pemerintah memahami hal itu membutuhkan investasi dari operator. Karenanya, pemasangan bisa dilakukan secara bertahap sembari terus melaporkan perkembangannya.
Terkait kondisi Terminal Barangsiang, Budi mengungkapkan kewenangan pengaturan seharusnya sudah beralih dari Pemerintah Kota Bogor ke Badan Pengatur Transportasi Jabodetabek (BPTJ). Namun, berdasarkan informasi yang diterimanya, upaya peralihan terhambat karena pemda setempat masih menyelesaikan persoalan MoU pengembangan terminal dengan pihak swasta.

"Saya sudah bilang, untuk terminal Bogor seharusnya sudah harus diganti tetapi itu tidak gampang harus ada yang diselesaikan," ujarnya. (sfr/agt)

Let's block ads! (Why?)