Jokowi Dorong Penyerapan Anggaran Kala Ekonomi Global Lesu

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan seluruh menteri kabinet kerja merealisasikan belanja sebesar-besarnya pada awal tahun, khususnya pada Januari dan Februari ini. Pasalnya, hal itu akan menjadi 'vitamin' di tengah ketidakpastian global yang sedang terjadi.

"Dalam situasi yang dialami sekarang ini kecepatan belanja di setiap kementerian seawal mungkin akan jadi pengungkit bagi meredupnya ekonomi global," ungkap Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Bogor, Selasa (11/2).

Terlebih, wabah Virus Corona kini menambah ketidakpastian bagi ekonomi global. Pemerintah sebelumnya mengklaim sektor pariwisata dan transportasi akan terpukul karena membatasi penerbangan dari dan ke China.

"Sebelum Februari (berakhir), belanja agar direalisasikan secepatnya di seluruh kementerian/lembaga," ujar Jokowi. Ia bilang beberapa kementerian sudah merealisasikan belanjanya sebanyak mungkin pada awal tahun. Salah satunya adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

"Saya harapkan kementerian yang lain juga terutama yang berkaitan dengan belanja modal, belanja langsung," kata Jokowi.

Selain itu, ia mengklaim Kementerian Sosial (Kemensos) juga sudah banyak menggelontorkan belanjanya untuk program bantuan sosial (bansos), khususnya program keluarga harapan (PKH).

"PKH itu sangat membantu," imbuhnya.

[Gambas:Video CNN]

Kepala Negara itu juga memerintahkan agar dana desa bisa segera ditransfer ke daerah. Dengan demikian, daya beli masyarakat pedesaan bisa terjaga dan berpengaruh positif terhadap ekonomi kawasan setempat.

"Saya juga berharap dana desa bisa langsung direalisasikan sehingga desa-desa untuk daya beli konsumsinya tidak akan terganggu," jelas Jokowi.

Sebagai informasi, pemerintah mengalokasikan belanja negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 sebesar Rp2.540,4 triliun. Angka itu terbagi atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.683,5 triliun dan transfer ke daerah serta dana desa sebesar Rp856,9 triliun.

(aud)

Let's block ads! (Why?)