BI Ramal Defisit Transaksi Berjalan 2019 Turun ke 2,7 Persen

Jakarta, CNN Indonesia -- Bank Indonesia (BI) memperkirakan defisit transaksi berjalan akan menurun ke kisaran 2,7 persen dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB) pada tahun ini. Sebagai pembanding, tahun lalu, defisit transaksi berjalan mencapai 2,9 persen dari PDB.

Sebelumnya, transaksi berjalan menggambarkan transaksi barang dan jasa suatu negara. Dalam kondisi defisit artinya penerimaan dari ekspor barang dan jasa lebih rendah dibandingkan pemasukan dari impornya.

"Secara keseluruhan 2019 (defisit transaksi berjalan) akan lebih baik, akan di bawah 3 persen (dari PDB) atau sekitar 2,7 persen," ujar Direktur Eksekutif Departemen Ekonomi dan Kebijakan Moneter BI Endy Dwi Tjahjono dalam Pelatihan Wartawan BI di Manggarai Barat, NTT, Senin (9/12).

Defisit transaksi berjalan yang membaik membuat neraca pembayaran Indonesia diramal surplus US$1,5 miliar sepanjang tahun. Kondisi itu membaik dari tahun sebelumnya yang mencatatkan defisit US$7,1 miliar. Endy mengungkapkan membaiknya prospek defisit transaksi berjalan ditopang oleh beberapa faktor. Salah satunya, program campuran biodiesel pada minyak solar sebesar 20 persen (B20).

BI meyakini program tersebut mampu menekan impor minyak solar.

"Kalau dari minyak kelapa sawit mentah (CPO) bisa diubah B100 maka biodiesel tidak perlu diekspor lagi. Kita gunakan untuk menggantikan impor BBM," ujarnya.

Selain itu, Indonesia juga bisa meningkatkan kinerja transaksi berjalan jika bisa menjadi sentra produksi baterai mobil listrik hingga mobil listrik. Terlebih Indonesia kaya akan bahan baku baterai mobil listrik seperti nikel dan cobalt.

[Gambas:Video CNN]
Sebagai catatan, kondisi defisit transaksi berjalan menjadi perhatian pemerintah karena mempengaruhi kestabilan nilai tukar dan perekonomian. Beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo menyebut persoalan defisit transaksi berjalan bisa tuntas dalam tiga hingga empat tahun ke depan.

Selain melalui program B20 dan hilirisasi, perbaikan kondisi transaksi berjalan juga dilakukan melalui pengembangan kawasan destinasi wisata baru yang disebut 'Bali Baru', yaitu Mandalika, Borobudur, Manado, Danau Toba, dan Labuan Bajo. Pengembangan dilakukan untuk menambah aliran devisa dari sektor pariwisata.

Tak hanya itu, pemerintah juga melakukan reformasi besar-besaran dalam perbaikan iklim investasi untuk meningkatkan industri hilirisasi. Upaya itu salah satunya dituangkan dalam rencana penerbitan omnibus law di bidang perpajakan dan ketenagakerjaan.

(sfr/agt)

Let's block ads! (Why?)