Banyak Pengusaha Tak Paham Pokok Perjanjian Perdagangan Bebas

Jakarta, CNN Indonesia -- Pengusaha dalam negeri mengakui belum maksimal dalam memanfaatkan fasilitas perjanjian perdagangan bebas atau Free Trade Agreement (FTA) dengan sejumlah negara untuk mengembangkan bisnis mereka. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Hubungan Internasional Shinta W Kamdani mengatakan hal tersebut terjadi karena banyak pengusaha yang belum memahami pokok-pokok perjanjian dalam FTA.

Pemahaman yang kurang tersebut membuat pemanfaatan fasilitas yang bisa diperoleh dari kesepakatan perdagangan bebas yang dilakukan pemerintah selama ini menjadi kurang maksimal.

"Kalau kami melihat FTA belum bisa banyak dimanfaatkan. Kami banyak melakukan sosialisasi dan selalu melihat analisa dampak dari FTA yang saat ini berjalan," katanya, Selasa (19/11).

Atas masalah itu, ia merekomendasikan kepada pemerintah agar sebelum membuat perjanjian perdagangan bebas dengan negara lain bisa melakukan studi kelayakan(feasibility study/FS) secara utuh terlebih dahulu. Studi kelayakan bisa dilakukan atas data pasar, permintaan, dan analisis dampak negosiasi FTA. Dengan studi kelayakan tersebut, pemerintah dapat menetapkan posisi Indonesia dalam perundingan dagang yang mereka lakukan. Tak hanya itu, pelaksanaan studi kelayakan juga diharapkan mampu membuat pemerintah bisa menentukan prioritas FTA yang paling maksimal bagi perekonomian dalam negeri.

"Kami juga merekomendasikan pemerintah untuk melakukan pengawasan pemenuhan komitmen FTA oleh negara mitra dan memberikan fasilitasi kepada pengusaha Indonesia yang mengalami kendala dalam pemanfaatan FTA di negara mitra," ungkap nya.

Menurut Shinta, hal tersebut merupakan salah satu bentuk dorongan kepada pelaku usaha agar mengembangkan bisnis yang lebih berorientasi ekspor. Ia mengklaim Kadin telah bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Luar Negeri, dan perwakilan negara mitra untuk meningkatkan pemanfaatan FTA.

[Gambas:Video CNN]
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menuturkan negara berkembang, termasuk Indonesia tak hanya mendorong perdagangan bebas. Lebih dari itu, perdagangan bebas tersebut harus memiliki asas keadilan (free and fair trade agreement) bagi pihak yang bekerja sama.

"Karena kalau hanya perdagangan bebas, kita akan kalah bertarung dengan negara yang sudah maju," ujarnya. (ulf/agt)

Let's block ads! (Why?)