Menpan-RB Kebut Nomenklatur dan Rekrut PNS Sesuai Kebutuhan

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo bakal mempercepat perubahan nomenklatur kementerian/lembaga (K/L). Selain itu, rekrutmen juga dilakukan sesuai kebutuhan agar struktur Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak 'gemuk'.

Kedua hal itu merupakan instruksi yang diberikan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebelumnya, hal itu disampaikan Kepala Negara dalam pidato pelantikan di Gedung DPR/MPR pada Minggu (20/10).

"Fokus pertama kami menyiapkan berbagai regulasi-regulasi terkait nomenklatur baru. Fokus kedua, selama ini apa sih reformasi birokrasi? Reformasi apanya? Itu akan saya fokuskan," ungkap Tjahjo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (24/10).

Dari sisi nomenklatur, Jokowi memang memberi instruksi perubahan nama kementerian sesuai dengan fokus kerja yang diinginkan. Misalnya, Jokowi mengubah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman menjadi Kemenko Kemaritiman dan Investasi.
Tujuannya, pertumbuhan investasi meningkat pesat pada periode kedua pemerintahannya. Namun, perubahan nomenklatur membutuhkan implementasi administrasi yang berada di bawah kementeriannya.

"Ini (nomenklatur) akan mempengaruhi anggaran, struktur organisasi kementerian. Kami akan jemput bola, jangan sampai itu terganggu," ucapnya.

Sementara itu, untuk reformasi birokrasi di tataran Pegawai Negeri Sipil (PNS), ia ingin rekrutmen hingga penempatan para abdi negara dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Dengan begitu, tidak ada struktur kementerian yang terlalu 'gemuk' padahal tidak sesuai kebutuhan.

"Sekarang banyak pegawai (direkrut secara) administrasi, itu yang akan kita fungsionalkan dengan baik. Jadi penerimaan pegawai akan sesuai kebutuhan, misalnya dibutuhkan penyuluh pertanian, dibutuhkan pegawai puskesmas," terangnya.
[Gambas:Video CNN]
Sebelumnya, Jokowi kerap meneriakkan soal reformasi birokrasi. Belakangan, orang nomor satu di Indonesia itu ingin agar birokrasi tidak terlalu gemuk.

Bahkan, ia melempar wacana ingin menyederhanakan eselonisasi alias struktur jabatan di kementerian/lembaga. Namun, Kepala Negara tidak memberi rincian pasti kapan sekiranya wacana itu akan dilakukan.

"Eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, apa tidak kebanyakan? Saya minta untuk disederhanakan menjadi dua level saja, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai kompetensi," katanya.

(uli/lav)

Let's block ads! (Why?)