Jokowi: Jangan Sampai Perhutani Lebih Kolonial dari Kolonial

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Perum Perhutani tak mempersulit masyarakat yang ingin mendapatkan lahan lewat program perhutanan sosial.

Pasalnya, Jokowi mengaku masih menerima pengaduan dari masyarakat yang tetap tak bisa memanfaatkan lahan, meski telah memiliki surat keputusan.

Jokowi kemudian mengingatkan Direktur Utama Perum Perhutani Denaldy M Mauna bahwa zaman telah berubah. Ia meminta tak memakai cara-cara lama dalam memimpin perusahaan plat merah tersebut. Menurutnya, mungkin bukan Denaldy yang menghambat, tetapi jajaran di bawahnya.

"Jangan sampai Perhutani, masa lebih kolonial dari kolonial. Saya merasakan kok. Saya merasakan itu," kata mantan wali kota Solo itu
"Kan sudah bicara bapak ibu sekalian waktu ke bawah. Saya merasakan itu, Suara itu saya dengar, jangan dipikir enggak tau, enggak dengar, saya dengar," ujar Jokowi menambahkan.

Jokowi pun meminta waktu untuk berbicara dengan Denaldy dan jajarannya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Menurutnya, sampai hari masih terjadi konflik antara desa dengan Perhutani maupun PT Perkebunan Nusantara.

Menurut Jokowi, salah satu penyebab tak berjalannya program perhutanan sosial ini karena pelaksana teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Perhutanan dan Perum Perhutani belum terkoordinasi dengan baik.

"Ada beberapa SK yang dikembalikan langsung ke tangan saya. Saya pas ke daerah (warga bicara), Pak, ini SK-nya enggak bisa jalan di lapangan," kata Jokowi di depan perwakilan masyarakat perhutanan sosial, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (10/10).

"Ya memang itu lah kadang-kadang persoalan-persoalan besar negara kita yang segede ini. Perhutanan sosial yang telah diberikan kepada masyarakat bukan hanya sehektare dua hektare," ujar Jokowi melanjutkan.

Dari data terbaru per 1 Oktober yang diterima, Jokowi mengungkapkan penyerahan lahan lewat program perhutanan sosial di Pulau Jawa mencapai 25 ribu hektare. Sedangkan untuk program perlindungan kemitraan telah diberikan sekitar 150 hektare.

Jokowi meminta program tersebut harus terus berjalan. Presiden terpilih itu menyatakan bahwa pemerintah menargetkan sekitar 12,7 hektare lahan perhutanan sosial diberikan ke masyarakat desa. Ia sadar pelaksanaan target tak semudah seperti yang direncanakan.

"Di bawah juga ada birokrasi kita, Perhutani, yang ada yang bisa terima, ada yang tidak bisa terima," kata Jokowi.

Jokowi mengaku memahami persoalan yang terjadi terkait pemberian penguasaan lahan kepada masyarakat desa. Ia menyinggung para pihak yang merasa terganggu dalam program ini karena kenyamanannya sudah lama dinikmati.

"Saya mau selesaikan nanti khusus Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertahanan, dan Perhutani, harus selesai ini, harus selesai," tegasnya.
[Gambas:Video CNN]

(fra/lav)

Let's block ads! (Why?)