Erick Thohir Sebut Utang Besar Tak Salah Asal Tak Dikorupsi

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kabinet Indonesia Maju Erick Thohir menanggapi utang perusahaan pelat merah yang saat ini menumpuk. Ia menuturkan utang banyak bukan masalah asalkan bermanfaat dan produktif.

"Kami rasa begini, jangan terjebak juga utang itu salah. Kalau utang itu bermanfaat dan bisa menjadikan cash flow (arus kas) atau pendapatan baik, saya rasa tidak salah," katanya, Rabu (23/10).

Erick mengatakan utang banyak menjadi bahaya bila tanggungan tersebut tidak digunakan untuk pengembangan usaha tapi malah dikorupsi. Oleh sebab itu, agar masalah tersebut tak terjadi pada BUMN, ia akan melakukan evaluasi menyeluruh atas kinerja seluruh jajaran Kementerian BUMN dan manajemen perusahaan pelat merah.

Evaluasi dilakukan terkait kasus korupsi yang terjadi di sejumlah BUMN belakangan ini. Sebagai informasi, direksi perusahaan pelat merah belakangan ini memang banyak yang terseret kasus korupsi. Mereka adalah, Direktur Utama PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) atau PT INTI Darman Mappangara, Direktur Teknologi dan Produksi PT Krakatau Steel (Persero) Tbk Wisnu Kuncoro sebagai tersangka dalam kasus suap pengadaan barang dan jasa di Krakatau Steel pada Maret 2019.

Selain itu, ada juga Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Tbk Sofyan Basir yang saat ini menjadi terdakwa dalam kasus suap proyek PLTU Riau-1.

"Yang bahaya kalau sudah utang dikorupsi, itu yang harus kami tuntaskan dan tindaklanjuti," ujarnya.

Sebagai catatan, utang BUMN pada masa pemerintahan Jokowi memang menjadi sorotan. Data Kementerian BUMN mencatat jumlah utang perusahaan pelat merah meningkat 132,92 persen dari Rp2.263 triliun pada 2016 menjadi sekitar Rp5.271 triliun per September 2018.

Meskipun demikian, data utang per September 2018 tersebut belum sepenuhnya diaudit.

Presiden Jokowi menunjuk Erick Thohir menjadi menteri BUMN menggantikan Rini Soemarno. Dalam sambutannya sebagai Menteri BUMN baru, Erick sempat berkelakar terkait dana di Kementerian BUMN.

Ia menuturkan diberi kebebasan oleh Presiden Jokowi untuk menjalankan seluruh kewenangannya sebagai Menteri BUMN. (ulf/agt)

Let's block ads! (Why?)