Ekonom Ramal Gaji Tetap Perangkat akan Kerek Ekonomi Desa

Jakarta, CNN Indonesia -- Sejumlah ekonom sepakat bahwa pemberian gaji tetap untuk perangkat desa mulai tahun depan akan mendongkrak daya beli masyarakat di pedesaan. Sebab, mereka punya anggaran lebih dari sebelumnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Ekonom Maybank Myrdal Gunanto menyatakan daya beli masyarakat di pedesaan juga berpengaruh pada tingkat konsumsi nasional ke depannya. Setidaknya, ini bisa membantu ekonomi dalam negeri ketika komponen lainnya seperti ekspor sedang melorot.

"Yang jelas ini menopang konsumsi masyarakat secara nasional. Niat pemerintah ini bisa dongkrak daya beli domestik ketika ekspor tumbuh tertahan," ucap Myrdal, Senin (19/8).

Sependapat, Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Izzudin Al Farras mengatakan sentimen ini bisa memperbaiki kesejahteraan masyarakat di desa. Namun, ia juga menyarankan agar pemerintah memberikan pendampingan yang ketat agar kinerja pejabat desa ikut merangkak.

"Dengan gaji tetap artinya sama dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) ini patut diapresiasi, nah tapi gimana produktivitasnya. Jangan sampai gaji tetap tapi produktivitasnya turun," kata Izzudin.

Dalam hal ini, pemerintah harus melakukan penilaian secara berkala terhadap perangkat desa. Kemudian, melakukan evaluasi terkait hasil penilaian tersebut.

"Pendampingan itu sekaligus dilihat KPI (key performance indicators) nya. Dicatat dievaluasi," tegasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan pihaknya mengalokasikan dana desa sebesar Rp72 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020. Angka itu naik Rp2 triliun dari anggaran tahun ini yang hanya Rp70 triliun.

Keputusan untuk memberikan gaji tetap kepada perangkat desa bertujuan agar pelayanan yang diberikan oleh pejabat di kawasan itu semakin berkualitas. "Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk penghasilan tetap perangkat desa agar kinerja dan kualitas pelayanan penyelenggaraan pemerintahan desa meningkat," ungkap Jokowi.

Sementara itu, pemerintah menganggarkan transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp858,8 triliun. Angka itu melonjak 5,4 persen dari perkiraan realisasi tahun ini dan naik 37,8 persen dari realisasi 2015 sebesar RP623,1 triliun.

Di samping itu, pemerintah juga mengerek bantuan pangan yang disalurkan melalui Kartu Sembako Murah mulai tahun depan dari Rp1,32 juta per keluarga menjadi Rp1,8 juta per keluarga. Ini artinya ada kenaikan sebesar Rp480 ribu untuk per keluarga.

Izzudin beranggapan hal ini juga akan meningkatkan kemampuan beli masyarakat kelas menengah ke bawah. Ujung-ujungnya, konsumsi rumah tangga akan terbantu dari sentimen ini.

"Yang jelas selama lima tahun terakhir, masyarakat termiskin yang jumlahnya 40 persen dari total ini daya belinya menurun," ujar Izzudin.

Oleh karena itu, keputusan pemerintah yang menaikkan bantuan melalui sembako murah akan menstabilkan kembali kemampuan beli masyarakat kelas menengah ke bawah secara bertahap. Namun, hal ini disebut Izzudin bukan obat jangka panjang.

"Ini solusi jangka pendek, yang penting dijaga dulu daya beli yang kemarin turun dibuat stabil. Tapi jangka panjangnya pemerintah harus cari cara lain," pungkas dia.

[Gambas:Video CNN] (aud/lav)

Let's block ads! (Why?)