Kemenhub Nego Jangka Investasi Skema Beli Layanan BRT

Yogyakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengaku tengah melakukan negosiasi dengan Kementerian Keuangan terkait jangka investasi dalam skema beli layanan (buy the service) angkutan massal guna menarik minat pihak swasta. Rencana itu merupakan bentuk subsidi pemerintah bagi angkutan massal di daerah.

Rencananya, pemerintah akan menunjuk pihak swasta sebagai operator angkutan massal, sehingga dalam hal ini pemerintah hanya membeli jasa layanan mereka (buy the service).

Sistem ini berbeda dengan skema terdahulu, Bus Rapid Trans (BRT) di mana pemerintah pusat memberikan bantuan armada bus lalu pemerintah daerah bertindak sebagai operatornya.

Direktur Angkutan Jalan Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub, Ahmad Yani, mengatakan pemerintah memutuskan untuk menjajal skema baru lantaran banyak BRT yang kolaps setelah umur ekonomi kendaraan selesai. Rencananya, skema ini bakal dijajal di enam kota, yakni Medan, Palembang, Solo, Denpasar, Surabaya, dan Yogyakarta pada 2020 mendatang.

"Kami minta ke Kemenkeu dan kami sedang diskusikan dengan Kemenkeu untuk investasi bisa lima tahun atau empat tahun, sehingga investasi bisa dilakukan oleh private sector (swasta)," katanya.

Ia menuturkan penunjukan operator bakal menggunakan sistem lelang. Namun, pada tahap awal masih menggunakan penugasan.

"Kalau lelang hanya satu tahun pasti swasta tidak mau gadaikan investasinya dengan jaminan hanya satu tahun," tuturnya.

Ia tidak menampik jika persiapan skema ini membutuhkan waktu tidak singkat. Pasalnya, Kemenhub harus mematangkan skema buy the service ini baik dari sisi kelembagaan maupun penyaluran dana kepada operator. Kemenhub juga perlu mempertimbangkan sisi pengawasan pelaksanaan sistem buy the service.

"Ini semua yang masih jadi pertimbangan, mudah-mudahan kami bisa segera selesaikan," katanya.

Skema buy the service ini sudah diterapkan oleh Transjakarta di bawah pengelolaan PT Transportasi Jakarta. Dalam pengoperasiannya, Transjakarta didukung oleh perusahaan operator yang mengelola armada setiap koridor.

Mengutip laman resmi Transjakarta, beberapa operator angkutan massal ibu kota itu antara lain, Perum Damri untuk koridor 1, 8, dan 11, PT Jakarta Trans Metropolitan untuk koridor 4 dan 6, PT Primajasa Perdanaraya Utama untuk koridor 8, PT Jakarta Mega Trans untuk koridor 5, 7A, dan 7B, PT Eka Sari Lorena untuk koridor 5, serta PT Trans Mayapada Busway untuk koridor 9 dan 10.

[Gambas:Video CNN] (sfr/ayp)

Let's block ads! (Why?)