Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu per 4 Juli 2019 lalu, kepemilikan asing terhadap SBN itu digenggam oleh institusi keuangan internasional, pemerintah, serta bank sentral asing.
Sementara itu, kepemilikan SBN tradeable oleh domestik sebanyak Rp1.556,63 triliun dikempit oleh perbankan sebanyak Rp646,09 triliun, institusi negara sebesar Rp107,11 triliun, dan non-bank sebesar Rp803,44 triliun.
Hanya saja, kepemilikan asing di dalam SBN ini tumbuh signifikan. Kepemilikan asing di dalam SBN tradeable tumbuh 19,51 persen dibanding posisi yang sama tahun lalu, yaitu Rp829,22 triliun secara tahunan (year on year).
[Gambas:Video CNN]
Padahal, tahun lalu, pertumbuhan SBN tradeable yang digenggam asing hanya tumbuh 7,67 persen dibandingkan tahun sebelumnya, yakni Rp770,14 triliun.
Di sisi lain, pertumbuhan SBN yang dipegang domestik tercatat tumbuh lebih rendah, yakni 13,73 persen dibandingkan posisi tahun lalu sebesar Rp1.368,7 triliun.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara menjelaskan ada banyak faktor yang membuat asing berbondong-bondong memegang obligasi pemerintah.
Pertama, ada prediksi penurunan suku bunga acuan The Fed pada semester ini, sehingga membuat imbal hasil (yield) SBN dan obligasi pemerintah AS akan melebar. Saat ini, yield obligasi pemerintah AS ada di angka 2,04 persen untuk tenor 10 tahun, sementara itu yield obligasi Indonesia ada di angka 7,27 persen. Artinya, investor tentu akan senang berinvestasi di Indonesia.
Kedua, inflasi Indonesia juga cukup rendah. Hingga akhir tahun nanti, inflasi diprediksi lebih rendah dari 3,5 persen, sehingga yield secara riil yang didapat investor tak tergerus inflasi. Ketiga, penawaran pemerintah untuk penerbitan SBN di awal tahun memang tinggi seiring rencana penarikan utang lebih banyak di awal tahun (front loading).
Hanya saja, kepemilikan asing yang meningkat bisa berisiko jika terjadi kondisi ekonomi yang tidak kondusif, sehingga membuat arus modal keluar. Apabila itu terjadi, maka kurs rupiah terganggu dan cadangan devisa kian susut.
Lagipula, saat ini pemerintah menerbitkan obligasi di era suku bunga tinggi, sehingga bisa berpengaruh ke pembayaran bunga utang nantinya. Ini bisa memupus harapan pemerintah untuk menurunkan defisit keseimbangan primer.
"Sehingga, perlu dikurangi kepemilikan asingnya, karena tren selama dua tahun terakhir terus bertahan di level 39 persen hingga 40 persen. Tentu lewat pendalaman pasar keuangan domestik," imbuh Bhima kepada CNNIndonesia.com, Senin (8/7).
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan tingginya minat asing di SBN merupakan indikasi fundamental perekonomian Indonesia masih dipandang baik, sehingga penawarannya cukup tinggi. Hal ini bisa dilihat dari dua faktor, yakni yield SBN dan jumlah penawaran (incoming bid) di setiap lelang.
Jika diperhatikan, yield surat utang pemerintah bertenor 10 tahun saat ini di angka 7,27 persen atau turun dibanding akhir Maret lalu, yakni 7,56 persen. Sesuai teorinya, yield berkaitan dengan risiko obligasi. Artinya, semakin rendah yield, risiko perekonomian tengah melandai.
Ini pun seiring dengan ekspektasi investor bahwa suku bunga acuan bisa turun lantaran fundamental membaik. Sebab, jika ekspektasi ekonomi sedang mengetat, maka suku bunga acuan akan naik dan menyebabkan yield SBN juga meningkat.
Kemudian, mantan direktur pelaksana Bank Dunia ini juga menilik pada penawaran lelang SBN dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Terakhir, lelang Surat Utang Negara (SUN) dilaksanakan pada 2 Juli dengan himpunan dana sebesar Rp22,15 triliun dari penawaran yang masuk sebesar Rp62,08 triliun.
"Jadi memang ada confident (kepercayaan diri) terhadap SBN sejak awal tahun," tandas dia.
(glh/bir)
from CNN Indonesia https://ift.tt/2L7jZwQ
via IFTTT
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Asing Genggam Surat Utang RI Rp991,06 Triliun"
Post a Comment