Pajak 'Seret', Defisit APBN Mei 2019 Bengkak Jadi Rp127,5 T

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Keuangan mencatat defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Mei 2019 sebesar Rp127,5 triiiun. Angka tersebut jauh lebih besar dibanding realisasi defisit APBN pada periode yang sama tahun lalu sebesar Rp93,5 triliun.

Dengan demikian, maka defisit APBN per Mei tercatat 0,79 persen dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB) atau lebih besar dari periode yang sama tahun kemarin yakni 0,63 persen dari PDB.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan kenaikan defisit terjadi karena pertumbuhan pendapatan kini lebih kecil dibanding pertumbuhan belanja.

Total pendapatan yang terkumpul per akhir Mei sebesar Rp728,5 triliun tercatat tumbuh 6,2 persen ketimbang realisasi periode sama tahun sebelumnya Rp686 triliun. Hanya saja, belanja negara yang sebesar Rp855,9 triliun per Mei ini lebih tinggi 9,8 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya Rp779,5 triliun.

Adapun, kondisi ini berbanding terbalik dengan tahun lalu, di mana pertumbuhan pendapatan sebesar 15,5 persen lebih tinggi dari pertumbuhan belanja yang hanya 7,9 persen

"Keseimbangan primer ini tercatat minus Rp400 miliar, hampir mendekati nol tapi sedikit nol. Padahal tahun lalu (keseimbangan primer) kami positif Rp19 triliun," jelas Sri Mulyani, Senin (19/3).

Ia menjelaskan perlambatan pertumbuhan terjadi di seluruh pos penerimaan. Penerimaan pajak tercatat sebesar Rp496,6 triliun, hanya tumbuh 2,4 persen dibanding tahun lalu. Padahal, penerimaan pajak tahun lalu tumbuh 14,2 persen.

Menurutnya, ada beberapa hal yang menyebabkan pertumbuhan pajak melambat. Salah satunya, penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang turun sebesar 4,4 persen karena kebijakan restitusi pajak dipercepat.

Selain itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hanya tumbuh 8,6 persen dibanding tahun lalu mencapai sebesar Rp158,4 triliun.
Padahal, pertumbuhan PNBP tercatat 18,1 persen. Ini lantaran harga batu bara dan minyak mentah Indonesia ini masih terbilang rendah.

"Dan kami hati-hati dengan penerimaan karena pertumbuhan ekonomi yang melemah, untungnya ada sentimen positif dari bulan Ramadan yang ada pengaruhnya ke perpajakan. Kami juga waspada dengan PNBP," jelas dia.

Lain halnya dengan penerimaan, pertumbuhan belanja cenderung melesat. Menurut dia, pos belanja yang meroket adalah belanja kementerian dan lembaga sebesar Rp288,2 triliun atau tumbuh 24,5 persen dibanding tahun lalu yakni 19,9 persen.

Ia pun cukup semringah akan hal ini, artinya ada upaya dari pemerintah untuk mempercepat penyerapan belanja. Adapun kenaikan belanja ini disebabkan karena belanja bantuan sosial yang ikut meningkat.

Tahun ini, pencairan anggaran bagi program Keluarga Harapan (PKH) yang sebelumnya diberikan setiap Februari, Mei, Agustus dan November kini mulai dicairkan pada Januari, April, Juli, dan Oktober.
[Gambas:Video CNN]
Tak hanya itu, besarnya penyaluran bantuan sosial di awal tahun juga disebabkan karena bantuan PKH juga meningkat per Kepala Keluarga (KK). Khususnya bantuan PKH bagi indeks bantuan pendidikan dan kesehatan.

Tak heran, belanja bantuan sosial hingga Mei tercatat Rp60,33 triliun atau tumbuh 53,7 persen dibanding tahun lalu.

"Makanya, kami mencatat realisasi PKH ini sudah Rp19 triliun per Mei, atau lebih tinggi dibanding Mei tahun lalu yakni Rp17 triliun," ungkap dia. (glh/agi)

Let's block ads! (Why?)